RIAUGREEN.COM - Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Untuk 200 ribu ton datang bulan ini, sementara sisanya ditargetkan akan membanjiri Indonesia pada awal tahun 2023.
Hal ini diterangkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas). Ia menerangkan, untuk tahun depan beras impor itu akan didatangkan dari Myanmar, India, Thailand, Vietnam, Pakistan.
"(300 ribu ton) jadi sebagian sama dari Thailand, Vietnam, Myanmar, India dan Pakistan. Untuk 300 ribu ton itu akan datang Januari tanggal maksimal 24 Februari atau inginnya dipercepat 12 Februari sudah selesai," katanya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022).
Perum Bulog sebenarnya mendapatkan izin dan penugasan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Hanya saja, bulan ini yang baru bisa diimpor sebanyak 200 ribu ton dan datang bertahap hingga pekan depan.
Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/12) sekitar pukul 9.30 WIB kapal dari Vietnam yang membawa beras sebanyak 5.000 ton baru diparkirkan. Kapal tersebut datang malam Kamis (15/12) pukul 23.00 WIB.
Beras impor yang datang di Pelabuhan Tanjung Priok untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) di wilayah Jakarta. Hari ini juga datang sekitar 5.000 ton di Pelabuhan Merak, untuk kebutuhan CBP di gudang Bulog Banten. Artinya secara total sebanyak 10.000 ton beras impor datang hari ini.
Secara keseluruhan, beras impor ini akan mendarat di 14 titik pelabuhan di Indonesia. Titik wilayah yang dimaksud adalah Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe (Aceh), Belawan (Medan), Dumai (Riau), Teluk Bayur (Padang), Boom Baru (Palembang), Panjang (Lampung), Tanjung Priok (Jakarta), Merak (Banten), Tanjung Perak (Surabaya), Tenau (Kupang), kemudian sisanya akan direalisasikan tahun depan sampai dengan sebelum panen raya.
Sebagai informasi, impor yang dilakukan pemerintah ini untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP). Seharusnya Bulog memiliki stok CBP setahun minimal 1 juta ton.
CBP sendiri adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum BULOG, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana. (detik.com)