• Home
  • Nasional
  • Soal Izin FPI yang akan Berakhir, Ini Jelas Mendagri

Soal Izin FPI yang akan Berakhir, Ini Jelas Mendagri

Rabu, 08 Mei 2019 | 10:05
foto sinar harapan
Mendagri Tjahjo Kumolo
RIAUGREEN.COM - Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) akan habis pada Juni 2019. Izin ormas FPI terdaftar dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

Juru bicara FPI, Slamet Ma'arif, mengatakan izin ini akan segera diperpanjang. Aturan soal perpanjangan SKT termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 57 Tahun 2017. Sebuah petisi dengan tajuk 'Stop Ijin FPI' muncul di laman charge.org, yang ditunjukkan untuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Namun terkait izin yang akan habis, Slamet mengatakan pihaknya akan segera mengurus ke Kemendagri.

Terkait hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo tak tahu bahwa izin FPI akan segera habis.

"Belum tahu," kata Tjahjo kepada Liputan6.com, Selasa (7/5/2019).

Dia juga menuturkan, belum ada pengajuan perpanjangan izin dari FPI yang masuk di kantornya.

"Belum ada pengajuan dari FPI," jelas Tjahjo.

Sementara itu, Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo, yang mengetahui permalasahan Ormas sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi. Dalam situs resmi Kemendagri, izin ormas FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. SKT FPI berlaku mulai 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

Seiring akan habis SKT FPI, ada petisi yang meminta pemerintah tak memberi perpanjangan izin. Petisi itu ditandatangani 57.522 orang, yang dilihat pada pukul 20.28 WIB. Mereka meneken petisi online yang menolak izin FPI diperpanjang. Petisi ini dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan Ira Bisyir pada Senin (6/5) kemarin.

Menurut Lutfi, organisasi kemasyarakatan yang tidak lagi terdaftar di Kemendagri, tidak berhak mendapatkan layanan dari pemerintah.

UU Ormas mewajibkan ormas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dalam urusan keuangan, ormas bisa mendapatkan dana bisa dari beberapa sumber seperti iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan/atau anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Undang-undang itu mewajibkan pemerintah memberdayakan ormas mulai dari memfasilitasi kebijakan, peningkatan kualitas SDM ormas, hingga memberikan bantuan dan dukungan operasional. Saat ini masih menungu konfirmasi dari pihak FPI itu sendiri mengenai hal tersebut. (beritao.)




Loading...
BERITA LAINNYA
Inilah 105 Titik Pantau Hilal di 34 Provinsi
Senin, 03 Juni 2019 | 12:39
BERIKAN KOMENTAR
Top