• Home
  • Nasional
  • Luhut Pandjaitan akan Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Koreksi Jari Bos IMF

Luhut Pandjaitan akan Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Koreksi Jari Bos IMF

Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:17
RIAUGREEN.COM - Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, berencana melaporkan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Bawaslu.

Pelaporan ini terkait aksi Luhut yang mengoreksi pose dua jari Managing Director IMF Christine Lagarde saat penutupan IMF World Bank.

"Memang ada rencana dari tim advokasi dan hukum dari BPN untuk melaporkan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat publik di perhelatan IMF di Bali beberapa waktu yang lalu," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno, di Kertanegara, Rabu, 16 Oktober 2018.

Eddy mengatakan, dalam video yang beredar sudah jelas bahwa Luhut terlihat mengajak Lagarde untuk berpose satu jari. Dari bukti suara yang didapatkan BPN Prabowo-Sandi juga ada pejabat negara mengarahkan Lagarde untuk melakukan pemilihan terhadap salah satu kandidat pasangan calon

"Videonya sudah jelas, juga ditunjukkan bahwa ada gerakan tangan yang ditujukan, mulai dari V diarahkan menjadi 1, dari 2 jadi 1. Dan memang terlihat tidak hanya dengan kasat mata tapi audionya pun sudah menunjang apa yang menjadi pembicaraan tersebut dan jelas itu adalah pengarahan untuk melakukan pemilihan terhadap salah satu kandidat pasangan calon," ujarnya.

Hal itu menurut Eddy sangat tidak diperbolehkan. Sebab itu dilakukan dalam forum publik yang penyelenggaraannya menggunakan dana APBN.

"Itu adalah forum yang dibiayai oleh APBN dan dilakukan terhadap pejabat dari negara asing. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari tim advokasi dan hukum untuk mengadukan ke Bawaslu," kata Eddy.

Loading...
Pengaduan ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco. Segala materi dan bukti sudah disiapkan dan pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Jadi menurut saya itu hal yang sangat wajar (dilaporkan ke Bawaslu), karena setiap dugaan yang kita anggap bisa menciderai pesta demokrasi kita, kita akan proses melalui jalur yang sudah ditetapkan yaitu jalur hukum dalam hal ini ke Bawaslu," ujarnya. (sumber:viva.co.id)

Loading...
BERITA LAINNYA
BKN Akhirnya Pecat 393 PNS Terpidana Korupsi
Selasa, 15 Januari 2019 | 14:15
Gegara Ini Banyak Elite Tak Suka Sama Prabowo
Selasa, 15 Januari 2019 | 14:03
Jadwal Lengkap Debat Capres dan Cawapres 2019
Selasa, 15 Januari 2019 | 12:23
TKN: Ma'ruf Amin Sudah Lakukan Simulasi Debat
Senin, 14 Januari 2019 | 10:16
Seru, Bakal Ada Lagi Seleksi CPNS 2019
Kamis, 10 Januari 2019 | 10:52
BPN Komentari Soal Anies Terancam Pidana Pemilu
Kamis, 10 Januari 2019 | 09:38
BERIKAN KOMENTAR
Top