• Home
  • Nasional
  • Lapor Kasus Korupsi Dapat Rp200 Juta, Ini Tindakan KPK

Lapor Kasus Korupsi Dapat Rp200 Juta, Ini Tindakan KPK

Rabu, 10 Oktober 2018 | 12:14
foto kpk
RIAUGREEN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku akan melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait Perpres No 43 Tahun 2018 tersebut yang akan memberikan hadiah Rp 200 juta kepada pelapor kasus suap dan korupsi.

"Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan," ungkap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Agus menyebutkan bilamana sejak dulu KPK sudah merencakan hadiah bagi pelapor pelapor kasus suap dan korupsi dengan nominal yang lebih besar, namun tak direstui oleh pemerintah.

"Kita sudah punya peraturannya yang sebelumnya, yang dua peraturan sebelumnya malah enggak ada maksimalnya, kalau enggak salah permil-nya (satu per seribu) ada, 2 setengah permil," lanjutnya.

Ia memaparkan bilamana di dalam usulan tersebut sikap pemerintah yang tak menyetujui lantaran kekhawatiran dana yang akan dikeluarkan untuk hadiah terlalalu besar. Padahal, uang hadiah tersebut sudah termasuk dalam potongan dana setelah amar putusan kepada pelaku.

"Sebetulnya pemerintah juga enggak perlu repot mengalokasikan khusus karena nanti akan dipotong langsung setelah amar putusan pengadilan, ya dikembalikan langsung dipotong," katanya.

Loading...
Padahal, kata dia, usulan hadiah oleh KPK itu, jika lebih besar dianggap akan menarik banyak pihak untuk melaporkan kasus-kasus suap atau korupsi. Sehingga, akan semakin banyak kasus korupsi yang terungkap ke publik.

"Karena ada hadianya dan KPK sudah memberikan hadiah paling tidak dan kalau aturan yang lama kan tidak ada maksimalnya, aturan yang baru ini maksimal Rp200 juta, dulu tidak ada maksimalnya," tukas dia.

(source:okezone.com)

Loading...
BERITA LAINNYA
PSI Tolak Poligami, Ini Jawaban MUI
Senin, 17 Desember 2018 | 12:41
Dianggap Beban Bagi Capres Jokowi, Ini Jawab PSI
Senin, 17 Desember 2018 | 10:57
Ahok Ternyata Laris Dipinang Partai Lain
Sabtu, 15 Desember 2018 | 12:20
KPU Jelaskan Soal 31 Juta Data Pemilih Siluman
Jumat, 14 Desember 2018 | 15:45
BERIKAN KOMENTAR
Top