Ada Kode Uang 'Pokir' di Kasus Suap APBD-P

Rabu, 18 Oktober 2017 | 14:28
RIAUGREEN.COM - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, terdapat istilah atau kode uang 'pokir' alias dana pokok pikiran dalam kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tahun 2015.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Febri ‎berkaitan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami kasus itu. Adapun, pemeriksaan dilakukan penyidik KPK di Polres Malang, pada hari ini. 

"Diduga ada penggunaan istilah uang 'pokir' (pokok pikiran) agar proses APBD-P tersebut berjalan lancar," kata Febri dalam keterangannya, Rabu (18/10/2017).

Diketahui, penyidik melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Polres Kota Malang‎ yang diantaranya yakni Sekda Kota Malang Tahun 2015, Cipto Wiyono, dan sembilan Anggota DPRD Kota Malang, pada hari ini.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tersebut untuk mendalami proses pembahasan hingga pengesahan anggaran APBD-P tahun 2015 yang kini berujung rasuah.

"Penyidik mendalami proses pembahasan hingga pengesahan APBD-P tahun 2015, termasuk ‎indikasi penerimaan uang terkait dengan pembahasan anggaran tersebut," pungkas Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono sebagai tersangka kasus suap. ‎Arief ditetapkan tersangka atas dua kasus dugaan suap yang berbeda-beda di lingkungan pemerintahan Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam kasus ini, Arief diduga menerima suap Rp700 juta dari Kadis PUPPB, Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono. Suap tersebut diberikan Jarot untuk memuluskan pembahasan APBD-P Kota Malang 2015. Dia pun telah ditetapkan tersangka.

Tak hanya itu, Arief juga diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendrawan Maruszaman, sebesar Rp250 juta. Uang suap tersebut berkaitan dengan penganggaran kembali proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015.

Atas perbuatannya, Arief yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

(source:okezone.com)

BERITA LAINNYA
Akhirnya Setya Novanto Kenakan Rompi Tahanan KPK
Senin, 20 November 2017 | 01:51
Kondisi Terkini Novanto Pasca Dipindahkan
Jumat, 17 November 2017 | 21:08
220 Ribu Orang Pensiun, Siap-siap Daftar PNS 2018
Kamis, 16 November 2017 | 14:53
BERIKAN KOMENTAR
Top