Budi Gunawan Sebut HTI adalah Gerakan Politik

Sabtu, 13 Mei 2017 | 23:04
Foto hizbut-tahrir.or.id
JAKARTA, RIAUGREEN.COM - K‎epala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan, berpendapat pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum. Eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

"HTI bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik. HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem khilafah," kata Budi, Jumat (12/5). Ia menyebut Hizbut Tahrir dilarang di banyak negara, baik negara-negara demokrasi, negara Islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Negara yang melarang itu, antara lain, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan, dan lainnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan tidak ada jalan lain dan kompromi terkait keputusan pemerintah membubarkan HTI.

Apalagi, kompromi dengan pihak-pihak yang justru akan mengancam eksistensi Indonesia. "Banyak diskursus, seakan-akan ini biasa, padahal tidak biasa, ini luar biasa. Oleh karena itu pemerintah serius, sungguh-sungguh menyelesaiakan persoalan ini,'' kata Wiranto.

''Kita mengharapkan intelektual, tokoh agama, kami ajak memahami ini,'' katanya. ''Ini bukan masalah pemerintah, tapi menyangkut bangsa, masalah Indonesia ke depan nanti.'' (ROL)


BERITA LAINNYA
PKS Harus Bayar Rp 30 Milyar ke Fahri Hamzah
Sabtu, 16 Desember 2017 | 08:04
Biaya Umrah Kini Ditetapkan Minimal Rp 20 Juta
Sabtu, 16 Desember 2017 | 07:49
Praperadilan Setya Novanto Dinyatakan Gugur
Kamis, 14 Desember 2017 | 16:12
Anggota DPD AM Fatwa Meninggal Dunia
Kamis, 14 Desember 2017 | 14:06
Laskar Bali Minta Maaf dan Sumpah Sakral
Kamis, 14 Desember 2017 | 14:05
PHDI Bali Telah Ingatkan Wedakarna Berkali-kali
Rabu, 13 Desember 2017 | 10:48
17 Desember akan Ada Aksi Besar Soal Palestina
Selasa, 12 Desember 2017 | 14:08
BERIKAN KOMENTAR
Top