• Home
  • Migas
  • Pemerintah Pusat Disinyalir Secara Sepihak Perpanjang Izin Blok Migas Di Riau

Pemerintah Pusat Disinyalir Secara Sepihak Perpanjang Izin Blok Migas Di Riau

Sabtu, 28 Juli 2018 | 15:38
PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Pemerintah pusat secara diam-diam diduga sudah melakukan perpanjangan kontrak terhadap 4 blok di luar blok Rokan tanpa pemberitahuan kepada Pemprov Riau maupun DPRD Riau.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar usai berdiskusi dengan lima orang pakar perminyakan di Riau.

Adapun kelima pakar tersebut sudah tergabung dalam satu tim, yaitu tim teknis sinkronisasi program Migas Riau, yang masing-masing juga merupakan akademisi dari sejumlah universitas di Riau, dengan diketuai oleh Ir Edi Rab Saputra MSc, dengan anggota, Ir H Ahmiyul Rauf, Dr Eng Muslim, Dr Nurpit Junus, dan Ir Aris Aruna.

Politisi Demokrat ini mengatakan, dirinya sangat menyayangkan adanya perpanjangan kontrak dengan perusahaan migas tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Seolah-olah Riau ini tidak bertuan, kita merasa tidak dihargai dan dianggap tidak ada," ungkap Asri Auzar, Jumat, 27 Juli 2018.

Dilanjutkan Asri, seharusnya perpanjangan tersebut harus diketahui Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau, namun Pusat melakukan hal tersebut secara diam-diam.

"Harusnya kita diberi tahu, ini malah main diam-diam saja," tambahnya.

Empat blok tersebut yakni, Malaka Street di Meranti, Bentu di Pelalawan, West Kampar di Kampar, dan West Siak di Kabupaten Siak.

Lebih lanjut, Asri menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk berjuang meraih manfaat dari adanya Sumber Daya Alam (SDA) berupa minyak bumi ini.

Sebab, selama ini menurutnya meski Riau dianugerahi minyak yang melimpah ruah, namun masyarakat Riau masih sangat jauh dari kata sejahtera.

"Sudah 93 tahun minyak kita dikeruk, tapi masyarakat Riau masih miskin, padahal minyak Riau ini menyumbang devisa sebesar 60 persen ke Pusat. Jadi, mari kita rebut hak kita," tuturnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini Komisi IV yang membidangi ESDM ini akan segera memanggil Dinas ESDM untuk menggelar hearing dan memberi perlawanan kepada pemerintah pusat.

"Kita akan melawan pusat untuk merebut itu, kita akan berjuang sekalipun saya akan masuk penjara," tutupnya. (roc.i)


BERITA LAINNYA
Pasokan Premium di Riau Akhirnya Ditambah
Kamis, 29 Maret 2018 | 12:05
BERIKAN KOMENTAR
Top