• Home
  • Migas
  • Gubri Pertanyakan Dasar Pertamina Tetapkan Harga Pertalite di Riau Termahal di Indonesia

Gubri Pertanyakan Dasar Pertamina Tetapkan Harga Pertalite di Riau Termahal di Indonesia

Kamis, 01 Februari 2018 | 11:01
RIAUGREEN.COM, PEKANBARU - Sesuai dengan permintaan masyarakat Riau. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengaku akan komit untuk menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBK) jenis Pertalite diwilayahnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bakal secepatnya untuk mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015, khususnya terkait Pasal 24 Ayat 2.

Orang nomor satu di Riau ini juga telah mengintruksikan dinas terkait untuk membuat surat dan melengkapi data mengenai untung ruginya menurunkan Pajak BBK sesuai dengan Perda yang telah dijalankan sejak tahun 2011 tersebut.

"Kami sedang membuat surat dan melengkapi data terkait pajak pertalite untuk dikirimkan ke DPRD agar dibahas, dan bagaimana mekanismenya, itu dewan yang tahu, apakah mereka membuat tim sesuai dengan aturan yang ada di DPRD," ungkap pria yang akrab di sapa Andi Rachman di Pekanbaru, Rabu (31/1).

Sementara itu, terkait dengan tingginya harga dasar BBK dari Pertamina bagi Provinsi Riau saat ini, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Gubernur mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina.

"Meskipun itu kewenangan Pertamina Saya sudah menelepon Marketing Branch Manager Pertamina Sumbar-Riau, Pramono Wibowo,"ujar Andi Rachman sapaan akrabnya Gubernur Riau.

Adapun isi pembicaraannya dengan pihak Pertamina lanjut Andi Rachman? Adalah untuk mempertanyakan harga dasar BBK di Riau sebesar Rp6.666,67 ditambah dengan pajak PBBKB sebesar 10 persen Rp666,67 dan PPN Rp666,67, dan dibulatkan harga Pertalite di Riau dibulatkan menjadikan Rp8.000 per liternya. Sedangkan provinsi lainnya se-Indonesia rata-rata harga dasar sebesar Rp6.608,70.

"Jadi merekalah (Pertamina red) yang tahu hitungan-hitungan, mengapa harga dasar BBK kita yang tinggi dibanding provinsi lain. Saya saja tak begitu mengerti. Kok bisa hitungannya bisa seperti itu dan pak Pramono mengatakan harga dasar sama, dengan provinsi lain. Coba tanyakan lagi langsung ke Pertaminanya dari mana hitung-hitungannya," urai Gubri.

Untuk penurunan PBBKB sendiri tambah Gubri, pihaknya akan berusaha agar pajak tersebut minimal bisa diturunkan 7,5 persen.

"Kalau memang bisa menjadi 5 persen, ia juga akan mendukung kebijakan tersebut," tutupnya. [*]

Akurat.co

BERITA LAINNYA
Pemerintah Belum Rencanakan Kenaikan Harga BBM
Kamis, 06 September 2018 | 12:50
Pasokan Premium di Riau Akhirnya Ditambah
Kamis, 29 Maret 2018 | 12:05
BERIKAN KOMENTAR
Top