• Home
  • Meranti
  • Pemkab dan DPRD Meranti Tidak Jamin 'Mujiman' Bisa Bebas

Pemkab dan DPRD Meranti Tidak Jamin 'Mujiman' Bisa Bebas

Senin, 31 Agustus 2020 | 22:03
MERANTI, RIAUGREEN.COM - Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, massa yang membela keadilan bagi Mujiman, terduga kasus yang dituduh membakar lahan miliknya mengadu ke wakil rakyat di DPRD dan pejabat setempat di Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Setibanya di Kantor Sekretariat DPRD, massa diterima langsung oleh ketua DPRD, Ardiansyah. Massa mengadukan jika proses penanganan kasus Mujiman terkesan dipaksakan dan terindikasi dikriminalisasi.

"Kami minta pak Mujiman dibebaskan dan kasus ini diusut tuntas, karena kami menilai ada banyak kejanggalan dalam penanganannya. Disini kami menghadirkan langsung saksi yang dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Dia menyampaikan yang sejujurnya jika dirinya ada tekanan dari oknum penyidik," kata koordinator aksi, Waluyo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah mengatakan pihaknya merasa prihatin terhadap apa yang menimpa Mujiman. Jack panggilan akrabnya, DPRD dalam hal ini akan mengawal kasus tersebut ke pengadilan.

"Sampai disini saya bisa menangkap apa yang disampaikan. Untuk itu kita DPRD akan kawal kasus ini ke Pengadilan dengan menyanyikan fakta yang sebenarnya di persidangan nanti," kata Ardiansyah.

Setelah terjadi perdebatan yang sangat panjang, akhirnya ketua DPRD berlalu pergi meninggalkan kerumunan massa karena pada saat itu massa menyatakan misi tidak percaya.

"Nanti kita sampaikan saja fakta di persidangan dan itu lebih bagus jika kita harus berdebat kusir seperti ini. Dan jika kalian menyatakan mosi tidak percaya, saya serahkan mau berjuang sendiri atau kita berjuang bersama-sama," ujar Ardiansyah.

Setelah melakukan perundingan sesaat,  pihak massa aksi kembali meminta ketua DPRD itu hadir untuk menemui mereka.

"Perlu saya tegaskan, saya tidak bisa menjamin pak Mujiman bisa bebas, karena yang menentukan itu adalah fakta di persidangan nantinya. Satu kata, demokrasi tidak ada unsur pemaksaan dan pengadilan pasti akan bersikap seadil-adilnya dan upaya hukum bukan upaya untuk memaksakan kehendak, jadi jangan berburuk sangka dulu," pungkas Ardiansyah.

Beralih ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti, mereka mendapatkan jawaban yang sama. Disana massa ditemui oleh Kepala Kantor Kesbangpol, Tasrizal Harahap.

"Jawaban kita sama dengan DPRD tadi, dimana kita tidak bisa intervensi terhadap hukum yang jelas kita akan kawal ini," kata Tasrizal Harahap. (usu)

Loading...
BERITA LAINNYA
Bupati Meranti Jadi Narasumber FGD Penerapan MBKM
Jumat, 02 Oktober 2020 | 18:09
Meranti Menebas Kini Ikut Mendaftar di KPUD Meranti
Jumat, 04 September 2020 | 20:38
Berseri Penuh Berkah Resmi Mendaftar ke KPU
Jumat, 04 September 2020 | 15:48
BERIKAN KOMENTAR
Top