• Home
  • Kuansing
  • Penyerahan Mobil Dinas Batal, Sekda dan Wabup Kuansing Enggan Berkomentar

Penyerahan Mobil Dinas Batal, Sekda dan Wabup Kuansing Enggan Berkomentar

Kamis, 29 Agustus 2019 | 14:51
RiauGreen.com
Foto: surat pendistribusian kenderaan dinas pemkab Kuansing
TELUKKUANTAN, RIAUGREEN. COM- Rencana penyerahan kembali kenderaan dinas yang telah dikumpulkan beberapa waktu lalu batal dilakukan. 

Menurut rencana, penyerahan itu dilakukan , Rabu (28/8/19) kemarin. Namun urung dilaksanakan. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab gagalnya pendistribusian kenderaan dinas roda empat tersebut. 

Padahal, menurut informasi yang dirangkum RiauGreen, pendistribusian kenderaan dinas itu berdasarkan surat dari Bupati Kuansing. Surat itu ditandatangani oleh Wabup Halim. 

Kenderaan dinas yang akan diserahkan itu diperuntukan untuk operasional UPTD Kesehatan dimasing-masing kecamatan.

Banyaknya kenderaan dinas yang akan diserahkan itu sebanyak 25 unit. Kendatipun telah diminta untuk diserahkan, namun entah kenapa mobl dinas itu tidak jadi didistribusikan. 

Terkait ini, Wakil Bupati Kuansing, H Halim ketika dikonfirmasi, Rabu malam terkesan enggan berkomentar. Begitupun Sekda Dianto Mampanini juga tidak memberikan alasan terkait gagalnya pendistribusian kenderaan dinas itu. 

Sementara itu, Kepala BPKAD Kuansing, Hendra AP via WhatsApp mengakui jika pihaknya diminta untuk mendistribusikan 25 unit kenderaan dinas roda empat untuk UPTD kesehatan se Kabupaten Kuansing. 

Namun, Keken-sapaan akrabnya mengaku tidak mengetahui persoalan sehingga mobil dinas itu gagal diserahkan. "Coba tanya Wabup atau Sekda. Kami hanya pejabat penatausahaan, " ungkap Keken. 

Menurutnya, dalam aturannya struktur pengelolaan barang milik daerah ada empat.  Penguasa barang milik daerah adalah kepala daerah, dan pengelola barang milik daerah adalah Sekda.

Sementara pejabat penatausahaan adalah BPKAD dan pengguna barang adalah kepala perangkat daerah. "Artinya secara administrasi kendaraan ini diserahkan kepada kepala Dinkes selaku pengguna barang. Selanjutnya untuk pengaturan penggunaannya adalah Kadiskes," jelas Keken. 

Ditambahkannya, terkait diperuntukan untuk UPTD Kesehatan tidak ada persoalan karena UPTD Kesehatan merupakan bagian dari dinas kesehatan dan tujuannya adalah untuk pelayanan umum/ operasional bukan kendaraan jabatan.

Sebelumnya, puluhan mobil dinas milik Pemkab Kuansing ditarik dari penggunanya. Sebab mobil dinas itu banyak yang disalah gunakan. 

Penarikan itu dieksekusi oleh BPKAD dan dipimpin oleh Wabup Halim beberapa minggu lalu. Sederetan kenderaan dinas itu dikumpulkan dihalaman rumah dinas bupati. 

"Dulu ditarik karena mobil tersebut diganti plat dan dikuasai oleh Kepala Puskesmas. Sekarang  diperuntukan untuk keperluan Puskesmas," ujar Wabup Halim. 

Wabup menjelaskan, dulu banyak kenderaan dinas itu banyak plat merah diganti dengan plat hitam. "Jadi sekrang kita tertibkan," jelas Halim. 

Lalu pada tanggal 27 Agustus 2019 kemarin, Wabup Halim atas nama Bupati Kuansing menerbitkan surat pendistribusian kenderaan dinas roda empat yang akan diperuntukan untuk operasional Puskesmas. Rencananya penyerahan itu akan dilakukan Rabu kemarin. Namun urung dilakukan. (hendri) 

Loading...
BERITA LAINNYA
Cegah Ispa, Bupati Mursini Bagikan Masker
Jumat, 13 September 2019 | 16:48
Bupati Kuansing H.Mursini Tinjau Pilkades Serentak
Rabu, 11 September 2019 | 21:22
BERIKAN KOMENTAR
Top