• Home
  • Kuansing
  • Ribut-ribut Soal Penetapan Single Salary, Musliadi: Pakai Aturan Yang Lama Saja

Ribut-ribut Soal Penetapan Single Salary, Musliadi: Pakai Aturan Yang Lama Saja

Kamis, 07 Maret 2019 | 19:47
RiauGreen.com
Foto: Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi

TELUKKUANTAN, RIAUGREEN- Pembahasan besaran tunjangan pegawai berdasarkan Single Salary di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi masih belum rampung. Saat ini, proses penetapan itu masih dibahas bersama DPRD setempat.

Dulu, pembahasan ini sempat nyaris ricuh. Saat aparatur terkait soal besaran angka. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Kuansing,  Musliadi kepada RiauGreen.com,  Kamis siang (7/3/19) menegaskan, mestinya hal ini tidak perlu diributkan.

Kata Cak Mus-sapaan akrabnya, lebih baik APBD yang sudah bisa dilaksanakan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. "Di gesa segera daripada membahas yang belum tentu diinginkan, " kata Cak Mus.

Menurut Cak Mus, karena masih bisa dipakai aturan yang lama untuk tunjangan tersebut. "Bayarkan saja segera. Jangan digantung-gantung, "saranya.

Diakuinya, Kuansing sebenarnya belum siap untuk melaksanakn itu. Karena ini terkait validasi data. "Samakan dulu persepsi antar OPD  terhadap anjab yang dibuat oleh Ortal. Kemudian kalau ini diterpkan pada 2019, sementara APBD 2019 sudah ditetapkan bulan November  2018 lalu, " sergah Cak Mus.

Disarankannya, jikapun ini mau terapkan, bisa dilakukan APBD perubahan mendatang. Dan tentu validasi data atas anjab itu harus disesuaikan dengan beban kerja dinas dan badan.

"Upamanya Satpol PP, Disdukcapil ,RSUD dan Sekwan. Mereka ini 24 jam melayani rakyat,  tentu tidak mungkin nilai beban kerjanya tipe B. Tentu masuk dalam  kategori A," ujar Cak Mus.

Hal ini, kata Cak Mus, sama halnya dengan Setda, BPKAD,  Bappeda termasuk juga Bapenda yang melayani sumber-sumber pajak daerah. "Maka dari itu saya menyarankan tahun ini belum bisa dilaksanakan Single Salary atau tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN. Lebih baik memakai Perbup yang lama. Dan jangan dipaksakan," pinta Cak Mus.

Karena menurut Cak Mus, kabupaten kota lain di Riau juga belum melaksanakan hal itu. "Apa sih yang mau dikejar oleh Ortal terhadap ini. Dan lagi pun tidak etis pejabat Ortal di level esselon III dan IV yang bekerja menganalisa itu. Tentu tidak akan sama pemahaman dan analisanya dg pejabat esselon II," tuturnya.

Musliadi meminta Pemkab Kuansing tidak perlu buru-buru menerapkan ini sekarang. Kata dia, lebih penting dan fokus pemda bayarkan tunjamgan ASN secepatnya berdasarkan perbup yg lama," katanya.

Ditambahkannya, seandainya ini dirobah di tengah jalan tentu mengjarus kan merubah belanja APBD 2019.  "Postur APBD tentu di rubah, hanya APBD perubahan yang bisa menjawab ini, " tegas Cak Mus. (hendri)


Loading...
BERITA LAINNYA
Menteri Pariwisata Akan Buka Pacujalur 2019
Selasa, 09 Juli 2019 | 21:39
Golkar Bantah Adam Dipasangkan dengan Mursini
Senin, 08 Juli 2019 | 18:39
BERIKAN KOMENTAR
Top