• Home
  • Kuansing
  • Pemkab Kuansing Akui Bersalah Serobot Lahan Warga Untuk Proyek Batangkoban

Pemkab Kuansing Akui Bersalah Serobot Lahan Warga Untuk Proyek Batangkoban

Rabu, 05 Desember 2018 | 15:05
RiauGreen.com
Poto: musyawarah penyelesaian sengketa lahan di kantor camat Hulu Kuantan
TELUKKUANTAN, RIAUGREEN.COM - Akhirnya Pemkab Kuansing mengakui kesalahan karena membangun sarana dan prasarana objek wisata Batangkoban tanpa sepengetahun pemilik lahan secara tertulis. Oleh karena itu, Pemkab Kuansing meminta maaf kepada pemilik lahan, Novrijon.

"Kami akui memang kami yang salah. Secara tertulis belum minta izin, namun secara lisan sudah," kata Kadis Pariwisata melalui Kabid, Maswardi saat berdialog dengan pemilik lahan dikantor Camat Hulu Kuantan, tadi pagi, Rabu (5/12/18).

Dalam dialog tadi pagi, Maswardi menjelaskan pembangunan objek wisata Batangkoban itu digesa karena sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kuansing. Khususnya di Hulu Kuantan, Air Panas Sungai Pinang dan Air Terjun Tujuh Tingkat Batangkoban. Kedua objek wisata ini telah mulai pembangunannya sejak 2018 ini.

Terkait objek wisata Batangkoban, kata Maswardi, telah dibangun sejumlah sarana dan prasarana termasuk dermaga pada tahun 2018 ini. Pembangunan ini guna untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Hulu Kuantan.

Maswardi mengakui permasalahan lahan ini sebelumnya sudah pernah dibicarakan dengan pemilik. Namun waktu itu hanya sekedar bicara disalahsatu rumah makan. Dikiranya, permasalahan itu telah tuntas melalui lisan. Namun belakangan ini pemilik lahan, Novrijon merasa keberatan karena tidak ada tindaklanjut yang berkejelasan antara Pemkab Kuansing dengan dirinya selaku pemilik.

Penyelesaian sengketa lahan tadi pagi sempat memanas. Karena Kabid Bina Marga dan Sumber Daya Air, Febri Mahmud mengatakan jika lahan yang dibangun oleh pihak Pariwisata dan PUPR itu berada didalam kawasan hutan lindung. Artinya, kata Febri, lahan tersebut statusnya milik negara. Kendatipun demikian, kata Febri, permasalahan lahan ini tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. "Solusi yang perlu kita cari. Kita musyawarahkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan," saran Febri.

Mendengar penjelasan itu, pemilik lahan, Novrijon merasa tersinggung. Tak pelak, pria yang berprofesi sebagai anggota TNI itu meradang. "Jangan takut-takuti saya dengan status hutan lindung itu. Justru saya yang menjaga hutan itu. Tak sebatangpun pohon yang kami tebang disitu," kata Novrijon.

Novrijon menjelaskan, kepemilikan lahan itu diperolehnya dari turun temurun. Jauh-jauh hari sebelum ditetapkannya kawasan itu sebagai hutan lindung. "Itu sudah turun temurun dari nenek kami dulu. Lahan itu saya beli. Surat jual belinya ada kok," kata Novrijon.

Dengan suara lantang sembari berdiri, Novrijon meminta semua aktifitas yang berada dilahannya itu dihentikan. Karena Pemkab dinilai sudah tidak menghargai dirinya selaku pemilik lahan.

"Saya minta dihentikan segera. Karena kalian telah melakukan semena-mena terhadap hak saya. Emang hutan lindung kalian bisa semena-mena. Gak bisa begitu," ucap Novrijon.

Kendatipun sempat memanas, namun akhirnya situasi kembali reda. Keputusan akhir, perundingan akan dilanjutkan secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh Camat Hulu Kuantan, Hamiyudin. (hendri)

Loading...
BERITA LAINNYA
Janji Wabup Kuansing Diabaikan Bappeda
Kamis, 13 Desember 2018 | 10:20
Staf Ahli Bupati Kuansing, Eriswan Meninggal Dunia
Senin, 10 Desember 2018 | 14:04
BERIKAN KOMENTAR
Top