• Home
  • Kuansing
  • Bangun Tower dan Beli Kursi, Wali Murid SMA N 1 Hulu Kuantan Dibebankan Rp360 ribu

Bangun Tower dan Beli Kursi, Wali Murid SMA N 1 Hulu Kuantan Dibebankan Rp360 ribu

Minggu, 22 Juli 2018 | 01:59
Poto Ilustrasi.
TELUKKUANTAN, RIAUGREEN.COM - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMA dan MA kemarin dipenuhi dengan sejumlah lika-liku. Pasalnya, meskipun pelaksanaannya mulus, namun ternyata persiapan 100 persen UNBK serentak ini cukup berat. Sekolah yang berada didaerah pinggiran terpaksa membangun tower agar bisa tersambung ke internet.

Di Kabupaten Kuantan Singingi misalnya, tidak semua sekolah tersambung kejaringan internet. Sebut saja SMA Negeri 1 Hulu Kuantan. Sekolah ini berencana akan membangun tower pada tahun ini. Pembangunan itu hanya untuk mendukung pelaksanaan UNBK. Sebab sekolah ini jaringan provider pemerintah, yakni Telkom belum maksimal.

Persoalan jaringan ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran UNBK, karena UNBK dilakukan secara online. Sebelum semua siswa mengerjakan soal, harus melakukan log in atau masuk akun terlebih dahulu.

Menyadari kekurangan itu, sehingga pada hari, Jumat (20/7/18) kemarin pihak sekolah mengundang Komite dan wali murid untuk membahas pembangunan tower tersebut. Satu unit tower dibutuhkan setidaknya Rp80 juta. Dalam rapat wali murid itu diputuskan biaya pembangunan tower dibebankan kepada wali murid dengan sistim iuran.

"Masing-masing wali murid dikenakan Rp330 ribu," ujar salah seorang wali murid saat berbincang dengan RiauGreen.com, Sabtu (21/7/18) kemarin.

Tidak hanya itu, wali murid juga dikenakan uang tambahan beli kursi sebesar Rp30 ribu. Karena sekolah itu masih membutuhkan tambahan sebanyak 75 kursi. " Jadi total wali murid dipungut sebesar Rp360 ribu," ujarnya.

Menurut wali murid, meskipun merasa keberatan, namun iuran sebanyak itu telah disepakati bersama pihak komite dan sekolah pada rapat kemarin. Bahwasanya dana untuk pembelian kursi, wali murid diberi waktu melunasi selama sepekan. Sedangkan iuran untuk pembuatan tower diberi waktu hingga bulan Desember 2018 mendatang.

Menyalahi Aturan.

Pungutan yang dilakukan kepada murid maupun wali murid ini ditenggarai telah menyalahi aturan. Sebab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menegaskan Komite Sekolah dilarang memungut dana pada murid dan wali murid. Namun diizinkan bila wali murid itu menyumbang Komite secara sukarela. 

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sangat clear. Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. 

Sementara pada Pasal 11 dan Pasal 12 ditekankan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain tidak diperbolehkan bersumber dari perusahaan rokok, perusahaan beralkohol dan partai politik.

Terkait adanya pungutan ini, Kadis Pendidikan Provinsi Riau hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonformasi. Kendatipun demikian, para wali murid berharap, pembuatan tower dan pembelian kursi tidak dibebankan kepada wali murid. (hendri)

BERITA LAINNYA
Tujuh Buah Jalur Besok Berebut Jawara
Sabtu, 04 Agustus 2018 | 00:27
BERIKAN KOMENTAR
Top