• Home
  • Kampar
  • Dinas Perkebunan Kampar Targetkan 3.713 Hektar Kebun Sawit Direplanting

Dinas Perkebunan Kampar Targetkan 3.713 Hektar Kebun Sawit Direplanting

Senin, 20 Mei 2019 | 19:39
Bupati Kampar menghadap Presiden di Istana Negara.
RIAUGREEN.COM, KAMPAR - Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar menargetkan peremajaan kelapa sawit rakyat atau replanting seluas 3.713 Hektar, dari jumlah tersebut ada sebanyak 6 Koperasi Unit Desa (KUD) di tahun 2019 yang sudah kita usulkan  dengan luasan seluas 2.479 Hektar.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Ir. H. Bustan, MM yang diwakili Kasi Budidaya Tanaman Perkebunan, Tamrin, SP M.SI, menjelaskan kepada riaugreen.com Senin, (13/5/2019) bahwa saat ini salah satu program Dinas Perkebunan yakni mengenai peremajaan atau replanting kelapa sawit.

Replanting perkebunan sawit rakyat ini merupakan program pemerintah pusat melaui bantuan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Dari ke-6 KUD yang kita usulkan yakni, 600 hektar KUD Subur Makmur Desa Rimbo Makmur Kecamatan Tapung, 778 hektar KUD Remah Rimpah Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu, 138 hektar KUD Sapta Manunggal Desa Intan Jaya Kecamatan Tapung Hulu, 322 hektar KUD Makmur Lestari Desa Kenantan Kecamatan Tapung, 582 hektar KUD Maja Pahit Jaya Desa Sri Galuh Kecamatan Tapung dan terakhir KUD Mekar Sejahtera Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja seluas 56 Hektar.

"Lanjut Tamrin, ke-6 KUD tersebut merupakan usulan kita di tahun 2018, dari 6 KUD untuk KUD Mekar Sejahtera sudah cair dan saat ini sudah masuk tahap II yakni penanaman.

Sementara ada 1 KUD yang belum bisa diproses dikarenakan ada kesalahan administrasi namun sudah kita lakukan perbaikan dan pengusulan ulang, dan 2 KUD diantaranya lagi sudah cair dana replentingnya.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Ir. H. Bustan, MM

"Hal yang menyebabkan  keterlambatan pencairan, pertama adanya perubahan SK PCPL dan adanya perubahan Wilayah Pemerintahan di Tapung Hulu, yang sebelumnya masuk Rokan Hulu dan sekarang masuk kampar.

Tak hanya itu, ada juga disebabkan pekebun yang mengusulkan lebih dari 2 hektar, sementara setiap pekebun hanya boleh mengusulkan 2 hektar, nah ini merupakan pelanggaran peraturan, namun ini sudah kita rubah cuma belum sampai usulannya ke BPDP," terang Tamrin.

Kendala yang sering kita temui dalam program replanting ini yaitu tidak sesuainya pencairan dana dengan ketersediaan bibit sawit. Misalnya, dana nya sudah cair namun bibitnya yang belum tersedia, dan sebaliknya pula bibitnya sudah ada namun dana pula yang belum cair.

"Khusus KUD yang berada di Tapung Hulu, sekarang sudah ada bibit sawit yang menginjak umur 12 bulan, sementara dana yang diajukan ke pusat belum ada yang cair, tentu ini menjadi permasalahan juga bagi pekebun kelapa sawit," ujar Tamrin.

Menyikapi hal ini, menurut Tamrin tidak bisa hanya Dinas Perkebunan saja yang mengatasi, karena masih banyak stakeholder lain yang terlibat dalam proses replenting ini. Kami dari Dinas Perkebunan hanya memverifikasi perlengkapan administrasi dan mengusulkan serta menfasilitasi misalnya ke Bank atau mitra ke perusahaan perkebunan.

Tetapi kami (Disbun, red) tidak bisa menekan apakah pihak perbankan maupun pihak perusahaan, karena mereka memiliki manajemen tersendiri.

"Alurnya adalah, dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten mengusulkan ke Dinas Perkebunan Provinsi, selanjutnya dari Provinsi ngusulkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) baru selanjutnya ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), jadi kita tidak bisa memaksa atau saling mendikte, Cuma hanya bisa saling berkoordinasi saja.

"Ini yang terkadang banyak terjadi memakan waktu dan banyak juga kendala teknis lainnya," beber Tamrin lagi.

Bibit Sawit (foto int)

Diketahui pada tahun 2017 lalu, Kabupaten kampar sudah ada KUD mendapat bantuan dana BPDP-KS dan dana tersebut sudah dicairkan ke rekening masing-masing perkebun, dari tiap perkebun mendapatkan uang sejumlah Rp.25 juta per hektar. Yang sudah mendapatkan ini diantaranya KUD Mekar Jaya Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja.

"Tahap pertama yang sudah cair seluas 278 hektar melalui Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang. Bantuan dana tersebut terdiri dari 129 pekebun atau petani dengan nilai mencapai 6.950.000.000 sudah masuk ke rekening petani langsung," demikiannya.

Dijelaskan Tamrin juga, bahwa mekanis penggunaan dari dana BPDP-KS ini sudah diataur dan ada petugas lapangan yang mengawasi. Dan sistemnya Pengurus KUD yang mengusulkan ke bank untuk pencairan dana tersebut sesuai dengan progres  pengerjaan di lapangan.

Adapun syarat atau tahapan pengusulan untuk dana peremajaan sawit rakyat ini, pertama pekebun harus tergabung dalam KUD, KUB atau kelompok tani yang memiliki badan hukumnya. Kedua menyiapkan scaen KTP dan KK asli pekebun, scaen surat tanah asli, dan menandatangani surat pernyataan bahwa pekebun bersedia mengikuti segala peraturan dan mekanisme yang sudah diatur pemerintah.

Harapannya, kepada para pekebun untuk bisa turut terlibat langsung di kegiatan lapangan, karena pada saat penumbangan pohon kelapa sawit, disitu terjadi zero incame, apalagi sebelum ditumbangkan pohon sawitnya, akan dibajak terlebih dahulu, maka saat itu pekebun bisa melakukan penanaman jenis tanaman tumpang sari, misalnya jagung, kedelai dan lainnya.

"Semoga dengan dana bantuan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampar khususnya bagi pekebun sawit yang sudah menerima bantuan tersebut," Tutup Tamrin. (adv/yusnan)

Loading...
BERITA LAINNYA
Catur Tutup 2 Galian C Tak Berizin
Kamis, 23 Mei 2019 | 11:54
BERIKAN KOMENTAR
Top