• Home
  • Inhu
  • Paripurna Ditunda Lagi, DPRD Inhu Desak TAPD Lengkapi Dokumen RKPD dan RKA

Paripurna Ditunda Lagi, DPRD Inhu Desak TAPD Lengkapi Dokumen RKPD dan RKA

Selasa, 28 November 2017 | 11:55
Suasana rapat digelar di lantai II gedung kantor DPRD Inhu, di Pematang Reba, Senin (27/11/2017)
INHU, RIAUGREEN.COM - Akhirnya setelah terjadi skor selama satu jam oleh peserta rapat  DPRD Inhu melalui pimpinan sidang Miswanto akibat peserta rapat tidak quorum yang sempat dihadiri 18 orang anggota DPRD ) dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi soal nota keuangan R APBD tahun anggaran 2018 dicabut kembali.

Sehingga oleh Pimpinan Sidang Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Inhu Miswanto untuk dilanjutkan di hari yang sama, Senin (27/11/2017) sore, suasana  dihujani intrupsi dari anggota dewan, sehingga oleh karenanya rapat pun ditunda kembali.

Berdasarkan pantauan media ini tampak anggota dewan Suradi usai mengajukan intrupsi pimpinan rapat langsung menyampaikan agar rapat ditunda sampai dokumen yang disampaikan pemkab lengkap dan kongkrit. 

"Kami setuju APBD tahun anggaran 2018 tetap dibahas, tapi TAPD diminta melengkapi dulu dokumen yang akan dibahas nantinya," ujarnya.

Adapun menurutnya, rapat paripurna sudah beberapa kali ditunda,namun dokumen yang diminta belum juga dilengkapi dan disampaikan kepada anggota dewan, seperti dekumen RKPD dan RKA dari setiap OPD, termasuk perbub soal APBD tahun 2018.

"Karena yang paling terpenting,dalam rapat ini adalah TAPD harus menyampaikan dokumen secara lengkap kepada dewan. Setelah lengkap dokumen wajib dilanjutkan untuk dibahas," utur Suradi.

Dikatakannya, pemkab diminta menyampaikan nota keuangan APBD tepat waktu agar pembahasan sampai pengesahan bisa tepat waktu. Apalagi sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan tanggal 30 November mendatang, APBD tidak disahkan akan ada sanksi tidak menerima gaji enam bulan.

Sementara itu, anggota dewan lainnya Suharto menyampaikan hal sama kepada pimpinan. Menurutnya, sepanjang dokumen yang disampaikan kepada dewn belum lengkap maka paripurna dewan harus ditunda. Sebab sampai sekarang RKPD dan RKA OPD masih juga belum disampaikan.

"Rapat paripurna dewan diagendakan kalau sudah melengkapi dokumen tersebut.Jadi tolong tim TAPD melengkapi dokumen tersebut untuk bahan pembahasan nantinya," sebutnya.

Ketua fraksi PDI Perjuangan Heber Lubis mengatakan, fraksinya juga menuturkan hal yang sama mendukung penundaan paripurna, sambil menunggu dokumen RKPD dan RKA masing- masing OPD agar dilengkapi, "Sebab apa yang mau dibahas apabila semuanya dokumenya belum juga dilengkapi," tukas Heber Lubis pada media ini usai rapat digelar  rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut atas interupsi yang sama oleh masing masing fraksi yang ada. Ketua DPRD Miswanto SE menyampaikan, bahwa paripurna dewan ditunda dan akan dilanjutkan kembali melaului rapat Banmus DPRD untuk menjadwalkan paripurna jawaban pemerintah tentang pandangan umum fraksi atas nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2018 dimaksud. (bud) 

BERITA LAINNYA
Artefak penginggalan Jepang Ditemukan di Inhu
Senin, 11 Juni 2018 | 15:44
BERIKAN KOMENTAR
Top