• Home
  • Inhil
  • Ketua DPRD Inhil Tinjau Korban Banjir Desa Mumpa Kecamatan Tempuling

Ketua DPRD Inhil Tinjau Korban Banjir Desa Mumpa Kecamatan Tempuling

Rabu, 11 Oktober 2017 | 10:59
Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam meninjau korban banjir di pengungsian depan kantor Desa Mumpa Kecamatan Tempuling
NHIL, RIAUGREEN.COM - Hingga hari ini, Selasa 10 Oktober 2017, terdata sudah 36 Kepala Keluarga (KK) korban banjir di Dusun Cabang Galah Desa Mumpa Kecamatan Tempuling yang dievakuasi di pengungsian depan kantor desa. 

Bahkan menurut informasi Kepala Desa Mumpa, Jumrani Mustapa, masih ada sekitar 20 KK yang akan dievakuasi hari ini. "Masih ada 20 KK lagi yang mau di evaluasi ke pengungsian,"  kata Kades Jumrani, kepada wartawan , Selasa, (10 /10/2017). 

Selain diguyur hujan lebat, diakui warga, banjir yang melanda di wilayah tersebut juga disebabkan adanya bendungan Sungai Alam yang dibuat PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sehingga air akibat curah hujan tidak mengalir dengan baik. 

"Kita (warga, red) minta Sungai Alam yang ditutup pihak PT SRL dibuka kembali,"  pinta Sudung Simbolon, perwakilan warga setempat. 

Warga juga menuntut agar PT SRL membuat penampungan aliran air sendiri sehingga tidak mengalir ke lahan warga. Tidak hanya itu, PT SRL juga diminta bertanggungjawab atas ternak dan tanaman warga yang mati akibat banjir serta perawatan tanaman yang masih hidup. 

Sementara itu, Aqil Samosir, Humas PT SRL, melepas akibat banjir tersebut disebabkan adanya bendungan perusahaan di Sungai Alam sehingga air tidak mengalir. Menurut Aqil, musibah banjir yang melanda warga parit 6 sampai parit 9 Dusun Cabang Galah Desa Mumpa itu murni disebabkan curah hujan yang tinggi. 

"Bendungan itu dibuat sudah sesuai dengan prosedurnya. Jadi itu murni faktor alam dan drenase di desa itu juga kurang baik. Tidak mungkin kita memproduksi air, karena kita juga mengalami kebanjiran., " tegas Aqil. 

Logikanya, jelas Aqil, bendungan yang dibangun itu justru menahan air agar tidak mengalir di lahan warga, karena posisi bendungan lebih tinggi, sehingga itu sebagai upaya perusahaan untuk menahan air tidak mengalir ke desa. 

"Untuk lebih jelasnya, kita nanti mengatur jadwal pertemuan dengan pihak warga dan pemerintah. Hearing ini bertujuan menjelaskan lebih rinci terkait persoalan ini," tutupnya. (adv/sandi)

BERITA LAINNYA
Bupati Inhil Hadiri Pisah Sambut Kapolres
Rabu, 13 Desember 2017 | 14:41
BERIKAN KOMENTAR
Top