• Home
  • Dunia
  • Isu Khianat Iringi Pengunduran Diri Mahathir Mohamad

Isu Khianat Iringi Pengunduran Diri Mahathir Mohamad

Selasa, 25 Februari 2020 | 12:54
thestar.com/dtc
Mahathir Mohamad

KUALA LUMPUR, RIAUGREEN.COM -- Pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia diiringi isu pengkhianatan. Adalah Anwar Ibrahim yang mengembuskan isu pengkhianatan itu sebab ada kesepakatan yang dinodai soal transisi kekuasaan yang disepakati sebelum Pemilu 2018.

Mahathir mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai PM kepada Raja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Senin (24/2020). Kantor PM Malaysia mengonfirmasi mengenai pengunduran diri Mahathir.

"Tun Dr Mahathir bin Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia hari ini. Surat tersebut telah dihantar kepada YDP Agong pada jam 1 tengahhari," demikian postingan di akun Twitter Mahathir.

Mahathir kemudian menemui Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun Mahathir tak memberikan pernyataan apapun setelah pertemuan tersebut.

Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, pertemuan Mahathir dengan Raja Malaysia berakhir sekitar pukul 18.20 waktu setempat tersebut. Dilaporkan sebelumnya bahwa Mahathir tiba di Istana Negara pada pukul 16.40 waktu setempat.

Laporan The Star menyebut Mahathir hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan saat meninggalkan Istana Negara. Tidak diketahui secara jelas apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu, tentunya selain pengunduran diri Mahathir.

Raja Malaysia akhirnya menerima pengunduran diri yang diajukan oleh Mahathir. Namun Sultan Abdullah akan melantik Mahathir sebagai PM interim sembari menunggu PM yang baru dilantik.

Seperti dilansir media lokal Free Malaysia Today, keputusan Sultan Abdullah itu diumumkan oleh Kepala Sekretaris Pemerintah Malaysia, Mohd Zuki Ali, beberapa saat setelah Mahathir menyelesaikan audiensinya dengan Raja Malaysia itu di Istana Negara, Kuala Lumpur, pada Senin (24/2) sore waktu setempat.

"Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah menerima pengunduran diri Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia," demikian pernyataan Zuki Ali dalam keterangan persnya.

Disebutkan juga oleh Zuki Ali bahwa Sultan Abdullah juga akan melantik Mahathir sebagai PM interim.

"Yang Mulia telah setuju untuk menunjuk Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri interim, sambil menunggu pengangkatan Perdana Menteri yang baru," imbuh Zuki Ali dalam pernyataannya.


Anwar Ibrahim Sebut Ada Pengkhianatan Sebelum Mahathir Mundur

Berbagai spekulasi muncul setelah Mahathir mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri dilakukan Mahathir setelah Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang menaunginya memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH) yang berkuasa.

Disebutkan bahwa PPBM akan membentuk pemerintahan baru tanpa Anwar Ibrahim. Rencana keluarnya PPBM dari koalisi PH itu memicu spekulasi bahwa partai yang menaungi Mahathir itu akan bergabung dengan mantan musuhnya untuk membentuk pemerintahan baru dan menghalangi Anwar Ibrahim untuk menempati kursi PM Malaysia.

Diketahui bahwa PPBM membentuk koalisi bersama Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin Anwar, juga dengan Partai Tindakan Demokratis (DAP) dan Partai Amanah dalam pemilu 2018 untuk melengserkan koalisi Barisan Nasional yang dipimpin UMNO, yang saat itu diketuai eks PM Najib Razak.

Manuver politik itu akan memampukan Mahathir tetap dalam kekuasaan dan menghalangi Anwar untuk menjabat PM Malaysia, mengulang kembali permusuhan lama beberapa dekade lalu. Diketahui bahwa saat Mahathir menjabat PM Malaysia beberapa tahun lalu, Anwar yang menjabat Wakil PM dilengserkan dari kursinya dengan tudingan kasus korupsi dan sodomi. Mahathir dan Anwar sepakat membentuk koalisi dalam pemilu Mei 2018 untuk melengserkan Najib.

Hubungan antara Mahathir dan Anwar diwarnai gejolak, dengan Mahathir menolak untuk menetapkan tanggal penyerahan kekuasaan kepada Anwar meskipun ada kesepakatan pra-pemilu untuk hal tersebut.

Pada Minggu (23/2) malam, Anwar mengonfirmasi adanya upaya dari beberapa anggota Partai PPBM dan 'sejumlah pengkhianat' dari partainya sendiri, PKR, untuk membentuk pemerintahan baru. Namun demikian, Anwar menekankan saat itu bahwa situasinya masih cair.

Diketahui bahwa Wakil Ketua PKR, Azmin Ali, yang juga menjabat Menteri Perekonomian Malaysia bersama Ketua PPBM, Muhyiddin Yassin, yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri, merapatkan barisan dengan sejumlah ketua partai oposisi. Keduanya diketahui menggelar rapat dengan oposisi di sebuah hotel di pinggiran Kuala Lumpur pada Minggu (23/2) waktu setempat.

Laporan media lokal Malaysia menyebut rapat itu juga dihadiri oleh Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Malaysia (PAS). Hal ini semakin memicu spekulasi soal pergeseran loyalitas politik di antara anggota koalisi pemerintahan.

Ironis, manuver politik ini berpotensi mengembalikan kekuasaan pada UMNO yang kini beberapa pejabatnya, termasuk Najib, disidang terkait kasus korupsi. Diketahui bahwa UMNO dan PAS masih mendapat dukungan kuat dari warga etnis Melayu di Malaysia yang mencapai 60 persen dari total 32 juta jiwa penduduk negara itu.

Azmin, Muhyididin dan beberapa tokoh politik dari UMNO, PAS serta dua partai lainnya dari Borneo, dilaporkan bertemu Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada Minggu (23/2) waktu setempat untuk meminta dukungan. Rumor soal pengumuman pemerintahan baru sempat diperkirakan akan disampaikan pada Minggu (23/2) kemarin, namun tidak terwujud.

Anwar pada Minggu (23/2) waktu setempat memberitahu pendukungnya bahwa dia 'terkejut' dan menyebut manuver politik itu sebagai 'pengkhianatan'. Dia menyebut ada 'pengkhianatan' terhadap kesepakatan soal transisi kekuasaan yang disepakati sebelum pemilu 2018 lalu. Kendati demikian, Anwar tetap tenang dan menyebut semua ini sebagai 'cobaan kecil'.

Gejolak politik terus berlanjut. Anwar dan istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, yang menjabat Wakil PM mendatangi rumah Mahathir pada Senin (24/2) waktu setempat. Usai pertemuan itu, Anwar enggan mengungkapkan isi pembahasan dirinya dengan Mahathir dan hanya menyebutnya sebagai 'pertemuan yang baik'.

Wakil Ketua PKR Dipecat karena Berkhianat pada Anwar Ibrahim

Wakil Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR), Azmin Ali, dipecat dari jabatannya setelah dianggap mengkhianati Anwar Ibrahim yang menjabat Ketua PKR. Azmin merapat kepada oposisi Malaysia dan mengajak 10 anggota parlemen PKR keluar dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH) yang kini berkuasa.

Seperti dilansir Free Malaysia Today, Senin (24/2/2020), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKR, Saifuddin Nasution, mengumumkan bahwa Azmin bersama dengan Zuraida Kamarudin, yang juga menjabat Wakil Ketua PKR, telah dipecat dari PKR.

"Ada pengkhianatan terang-terangan oleh individu-individu tertentu yang menjadi aktor utama yang jelas bertentangan dengan posisi partai soal jabatan Perdana Menteri," tegas Saifuddin kepada wartawan setempat di kantor PKR.

Pengumuman soal pemecatan itu disampaikan setelah Anwar memimpin rapat khusus pada Senin (24/2) waktu setempat, di tengah pergolakan politik di Malaysia.

Disebutkan Saifuddin bahwa pengkhianatan yang dilakukan Azmin dan Zuraida telah mempengaruhi stabilitas pemerintahan Pakatan Harapan dan berdampak pada perekonomian serta atmosfer politik di Malaysia. Saifuddin menambahkan bahwa keputusan untuk memecat Azmin dan Zuraida itu didasari oleh konsensus dan berlaku segera. Baik Azmin maupun Zuraida bisa mengajukan banding atas pemecatan itu.(detik.com)


Loading...
BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top