• Home
  • DPRD Rohil
  • Ketua DPRD Rohil Berang Dana DBH Rp94 Milyar Ditarik Pusat

Ketua DPRD Rohil Berang Dana DBH Rp94 Milyar Ditarik Pusat

Senin, 17 April 2017 | 13:16
Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasrudin Hasan
ROHIL, RIAUGREEN.COM - Terkait dengan ditariknya kembali dana sebesar Rp 94 milyar oleh pemerintah pusat beberapa menit setelah masuk direkening Pemkab Rokan Hilir sontak mengundang amarah semua pihak. Bahkan DPRD Rokan Hilir juga dengan tegas menyebutkan, bahwa pihaknya tetap akan menuntut yang seyogyanya adalah merupakan hak Rokan Hilir.

Demikian ditegaskan oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasrudin Hasan kepada Media usai menyaksikan pelantikan pengurus salah satu partai di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, belum lama ini.

" Kita inikan bukan sebuah negeri yang minta-minta, melainkan kita menuntut hak kita. Jadi bukan seenaknya saja pemerintah pusat memperlakukan hal itu kepada kita. Kitakan sudah menyumbang sebesar 85 persen kepusat dari DBH (Dana Bagi Hasil, red) kita, bahkan 6 persen nya itu sebesar Rp 1,3 Trilyun 24 Miliyar,  jadi kalau 85 persen sudah berapa banyak uang kita itu, " jelasnya. 

Oleh Karena itu dirinya meminta kepada semua pihak untuk dapat sama-sama merubah paradigma tersebut. 

"Intinya, kita harus ada paradigma kita, kita bukan minta pada pusat,  tapi menuntut. Dan itulah mungkin bedanya dengan daerah lain, seperti Banten yang tidak ada DBH nya," tegas Nasrudin kembali. 

Bahkan Nasrudin menyebutkan,  jika pemerintah pusat tidak ada memiliki dana yang cukup jangan menjadikan salah hitung sebagai alasan.  "Kalau tak punya duit jangan bilang salah hitung sama kita. Kalau salah hitung masak berulang-ulang," ungkapnya lagi. 

Menurut Ketua DPRD ini,  bahwa kejadian serupa terus dialami sejak beberapa tahun belakangan. "Tahun 2013 alasan salah hitung Rp 93 milyar,  tahun 2014 sebesar Rp 140 milyar. Itukan penzaliman namanya itu sama kita, " tegas Nasrudin. 

Oleh karena itu dirinya juga dengan tegas tetap akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak pemerintah pusat terkait alasan salah hitung tersebut.  " Ini yang saya tidak mau, saya tidak akan tinggal diam kalau pusat memperlakukan hal itu sama kita Rokan Hilir ini, " ungkap Nasrudin lagi. 

Dan ketika disinggung tentang ada tidaknya konfirmasi  terkait hal tersebut, lebih jauh lagi Nasrudin mengatakan bahwa yang memperlakukan hal itu adalah pemerintah pusat. " Dia (Pemerintah Pusat) yang bilang seperti itu dan duitnya ditarik lagi,  padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) dari Menteri Keuangan RI kepada kita bahwa untuk tahun 2017 Rokan Hilir terima Rp 1,324 Trilyun, " ujarnya. 

Namun, lanjut Nasrudin lagi ketika duit tersebut dikirim tidak lama kemudian ditarik kembali. " Ketika kita tanya kenapa ditarik balik,  alasan mereka kami salah hitung. Kalau salah hitung itukan Rp 1 atau 2 milyar,  ini tidak, salah hitungnya sampai dua kali," katanya. 

Oleh karena itu Nasrudin dengan tegas mengatakan bahwa hal itu bukan merupakan salah hitung semata yang dilakukan oleh pemerintah pusat. " Menurut saya ini modus pemerintah pusat ke daerah.  Jadi jangan sebut salah hitung," kesalnya. 

Dan untuk itu kedepannya pihak DPRD bersama dengan Pemkab Rokan Hilir dan partai politik yang ada akan mendatangi komisi keuangan DPR RI dengan tujuan agar dapat memanggil Menteri Keuangan. " Kalau kita DPRD yang mengundang Menteri Keuangan, kan susah,  tapi kalau DPR RI kan gampang, " katanya lagi. 

Dimana tujuan diundangnya Menteri Keuangan tersebut adalah untuk dilakukan pertemuan guna membahas aksi salah hitung itu sendiri. " Kalau sudah bertemu disitu, kita akan bicara disana. Kenapa kami diperlakukan seperti ini negeri kita Rohil ini. Kami menyumbang pusat sejak tahun kapan, sejak kapan pula minyak ditumpuk di Riau,  kog dibalas seperti ini," katanya lagi. 

Diakhir pembicaraan tersebut Ketua DPRD Rokan Hilir ini juga kembali menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut dinilai sudah keterlaluan.  " Ini tidak benar lagi namanya, betul-betul kita sudah dikhianati oleh SK-SK menteri yang seperti itu. Kita merasa di zalimi,  karena ini sudah berkali-kali dialami Rokan Hilir," tegas Nasrudin. (src)


Loading...
BERITA LAINNYA
Dewan Imbau SKPD Rohil Tak Keluar Daerah
Senin, 26 Desember 2016 | 23:44
BERIKAN KOMENTAR
Top