Komisi D DPRD Rohil Minta Pemkab Data Valid Honorer

Senin, 20 Maret 2017 | 15:17
ROHIL, RIAUGREEN.COM - Untuk mengambil kebijakan terkait honorer di pemkab Rohil yang akan dirumahkan, anggota DPRD Rohil dari Komisi D meminta agar pihak terkait terlebih dahulu memvalidkan jumlahnya.

Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Rohil Maston mengatakan bahwa jumlah pegawai honor dan PNS yang ada saat ini hanya berupa analisa dan perkiraan saja.

"Jumlahnya harus benar. Jangan hanya berdasarkan perkiraan dan analis saja. Kalau berdasarkan perkiraan dan analisa saja, maka data tersebut tidak bisa diambil patokan buat menyusun kebijakan," kata Maston.

Jika persoalan data ini tidak jelas, terangnya, bagaimana pula pegawai honor yang ada mau dirumahkan.

"Bagaimana ini tidak jelas siapa yang akan dirumahkan. Apalagi mereka sudah beberapa bulan ini belum gajian," ujar Maston.

Persoalan siapa yang akan dirumahkan, juga menjadi tanda tanya. "Siapa yang mengusulkan. Apa SKPD bersangkutan," tuturnya.

Dikatakan Maston, diharapkan kedepan jika kondisi Pemkab Rohil tidak mengalami kendala keuangan gaji honor pegawai honor bisa lebih
meningkat dibanding honor yang mereka peroleh saat ini.

"Simple saja, Gaji itu kan menyangkut kebutuhan orang. Dengan gaji pegawai honor Rp 800 ribu per bulan sebenarnya tidak pantas. Jadi nanti kita dapat menyikapi kedepan bisa lebih baik. Kita harapkan ada kebijakan gaji honor pegawai yang beberapa bulan ini belum diterima bisa dicairkan," terang Maston. (src)

BERITA LAINNYA
Dewan Imbau SKPD Rohil Tak Keluar Daerah
Senin, 26 Desember 2016 | 23:44
BERIKAN KOMENTAR
Top