• Home
  • Bengkalis
  • Komisi III DPRD Bengkalis Berharap, Pemkab Tidak Ada Lagi Tunda Bayar ke Desa

Komisi III DPRD Bengkalis Berharap, Pemkab Tidak Ada Lagi Tunda Bayar ke Desa

Selasa, 07 Agustus 2018 | 15:15
Indrawan Sukmana bersama Firman dari Komisi III DPRD Bengkalis
BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Ketua fraksi partai Gerindra Bengkalis, Indrawan Sukmana menilai, soal jawaban Bupati Bengkalis yang disampaikan Sekretaris Daerah Bustami HY saat gelar rapat paripurna penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan terkait APBD 2017.

APBD itu, yaitu pada realisasi pendapatan. Contohnya, realisasi tersebut di bagi 3, seperti realisasi Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan transfer dan realisasi pendapatan lainnya. Pada realisasi transper itu angkanya Rp2,9 Triliun.

"Sementara untuk realisasi ADD dari 2,48 Milyar itu baru terealisasi 1,78 Milyar. Ada kekurangan Rp65 Milyar. Tetapi jawaban pemerintah, terkait kekurangan Rp65 milyar ini, kenapa harus menunggu realisasi dari tunda bayar tahun 2017 oleh pusat,"ungkap Indrawan Sukmana dari ketua Fraksi Gerindra didampingi anggota Komisi III Firman dari partai PPP, Selasa 7 Agustus 2018.

Maka dari itu, Indrawan Sukmana atau dengan sapaan Kandi mengungkapkan dan mempertanyakan dari angka rumusan tersebut, sebanyak 10 persen dikali dana perimbangan kemudian dikurang dana DAK. Dan dilihat dari dana perimbangan itu sebanyak 2,9 Triliun, DAK Rp 61 Milyar.

"Artinya, untuk penetapan Rp248 Milyar 
itu tidak akan ada lagi tunda bayar ke desa. Sedangkan dana desa yang tertunda itu, memang sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan ditahun 2018 ini, tanpa menunggu transper dari pusat,"ungkapnya lagi.

Lanjut Kandi lagi, dikarena dana tersebut dianggap ada dari pertanggungjawaban itu,"Kita dengan adanya masalah ini jangan neko-neko lagi. Dalam pidato bupati yang disampaikan Sekda Bengkalis itu, disitu jelas jika itu terkait dengan dana desa,"ujarnya.

Dalam hal tersebut, DPRD Bengkalis sudah mempertanyakan hal itu. Hanya tinggal lagi pemerintahan desa harus berkoordinasi kepada OPD mana yang ditunjuk pemerintah sebagai perpanjangan tangan antara Pemerintah dan pemerintahan desa.

Misalnya, lanjut Kandi, BPMD Bengkalis yang mengeluarkan regulasi tentang Perbub perubahan kedua atas anggaran dana desa tersebut bahwa pihak desa harus mempertanyakan hal itu ke PMD itu sendiri.

"Kita menganggap masalah ini tidak kusut, transfer, kemudian realisasi anggaran yang sudah ditetapkan berapa besar transfer realisasi. Kita tidak melihat masalah ini kusut atau bukan. Tapi kita melihat kebijakan pemerintah daerah, tentang menanggapi ini. Karena apa, ada hutang yang harus ditanggung oleh pemerintahan desa itu sendiri," ungkapnya lagi.

"Setiap desa itu, angkanya bukan sedikit-sedikit, dalam satu desa itu, 400-500 juta bahkan sampai 700 juta. Kalau saya melihat dalam hal ini, sampai saat ini pihak pemerintahan desa tidak ada riak, tidak ada gerakan ataupun yang lain-lain. Artinya tidak ada kekusutan disini,"katanya lagi.

Kandi melanjutkan dan berharap, dengan kondisi saat ini, pihak pemerintahan desa jangan merasa ketakutan. Dikarenakan yang memilih kepala desa itu adalah dari suara rakyat.

Loading...
"Masalah ini, kades kades di kabupaten Bengkalis jangan takut, tak ada yang harus ditakutkan dan tak ada yang bisa menghentikan hak desa, karena itu sudah diatur dalam undang undang. Karena kepala Desa itu dipilih oleh rakyat bukan dipilih oleh satu orang. Hak desa tentang ADD itu sudah diatur oleh undang-undang bukan diatur oleh seseorang,"tambahnya. (d*ari)  

BERITA LAINNYA
Empat Narapidana di Bengkalis Lansung Bebas
Jumat, 17 Agustus 2018 | 20:13
BERIKAN KOMENTAR
Top