• Home
  • Bengkalis
  • Ketua Komisi IV: Pemkab Bengkalis Harus Bertanggung Jawab
Guru Madrasah Hanya Terima 4 Bulan Gaji

Ketua Komisi IV: Pemkab Bengkalis Harus Bertanggung Jawab

Senin, 11 Juni 2018 | 05:11
Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Sofyan SP,di
BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan, S.PDi mengaku prihatin setelah mendengar bahwa gaji guru honorer madrasah (MDA) diberikan hanya 4 bulan terhitung Januari sampai April untuk tahun anggaran 2018.

Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia juga menegaskan agar pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi terkait tidak diberikan sesuai dengan wacana dari Bupati Bengkalis untuk disalurkan 6 bulan terhitung Januari hingga Juni.

"Secara pribadi dan atas nama komisi IV DPRD Bengkalis sangat menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Saya tegaskan, pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan dan keuangan harus bertanggung jawab dan harus memberikan klarifikasi tidak dibayarnya sesuai keinggan bupati bengkalis tersebut,"ujar Sofyan, S.PDi, Senin 11 Juni 2018 di Bengkalis.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) inipun mengakui sudah banyak yang mempertanyakan masalah tersebut langsung kepadanya. Ditegaskanya, wajar dan manusiawi, para guru Madrasah tersebut merasa dikecewakan dengan kebijakan yang dilakukan tanpa ada kejelasannya.

"Beberapa orang tenaga honor madrasah di Bengkalis inipun sudah menelphone kepada saya dan mempertanyakan kebijakan tersebut. Dan saya tegaskan agar pemkab segera menjelaskanya kepada para guru ini,"tegas Sofyan lagi.

Untuk diketahui, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin melalui media online milik Pemkab Bengkalis mengatakan akan memberikan bantuan kesejahteraan (honor) para guru madrasah sebanyak enam bulan, terhitung Januari hingga Juni untuk Tahun Anggaran 2018.

Tetapi, kenyataanya, disaat mendekati hari lebaran 1439 H/2018 M ini. Para guru madrasah harus menelan pahit-pahit dengan hanya menerima 4 bulan gaji terhitung bulan Januarai sampai April. Merekapun merasa dibohongi padahal statemen itupun sudah di muat pada media milik Pemkab sehingga menjadi konsumsi publik. (d*ari)

Loading...
BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top