• Home
  • Bengkalis
  • Gugat PT MMJ, Kelompok Petani di Rupat Limpahkan 45 Berkas Barang Bukti kepada Hakim

Gugat PT MMJ, Kelompok Petani di Rupat Limpahkan 45 Berkas Barang Bukti kepada Hakim

Senin, 23 April 2018 | 17:31
BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Masyarakat Rupat terus memperjuangkan haknya terhadap PT Marita Makmur Jaya (MMJ) tentang pembagian hasil plasma yang tidak jelas hingga saat ini. Sehingga PN Bengkalis kembali gelar sidang perkara perdata tersebut, Senin 23 April 2018.

Sidang kali ini dengan agenda pembuktian dari penggugat sebanyak 5 kelompok tani, yakni kelompok Tani Darussalam, Darul Ikhsan, Tunas Harapan, Tunas Gemilang dan Pasir Indah, yang berkasnya diserahkan oleh Pendamping Hukum (PH) Sabarudin SHI, kepada Majelis Hakim PN Bengkalis, sidang tersebut dibuka secara umum.

Dari pantauan, sidang tersebut di pimpin oleh Ketua Majelis Hakim Zia Ul Jannah, SH dan dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, SH, dan Aulia Fhatma Widhola, SH dan juga dihadiri oleh PH tergugat (PT. MMJ), Heru Susanto SH.

Sidang kali ini, penggugat PT MMJ menyerahan sebanyak 45 berkas pembuktian dari tergugatan (PT. MMJ), yang akan dilaksanakan pada hari Rabu (02/05/18) mendatang. Dal hal tersebut di benarkan penggugat Sabarudin SHm

"Barang bukti yang diserahkan ke Majelis Hakim sekitar 45 berkas, berupa berbagai persoalan kesalahan pihak PT. MMJ dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rupat Jaya. Boleh saya bocor dikit, diantaranya soal pembentukan kelima kelompok tani, yang sah secara hukum, dan telah diketahui pemerintah setempat dan juga terkait perjanjian pada tanggal 9 Maret 2004 silam, tentang adanya bagi hasil Pola KKPA," ungkap Sabarudin kepada sejumlah wartawan, Senin 23 April 2018.

Barang bukti dari 5 kelompok tani yang telah mendatangkan sejumlah alat berat, yang sebagai bukti, bahwa lahan di lokasi kawasan Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat tersebut memang jelas dikerjakan. Selain itu, berupa bukti perjanjian kerjasama antara KUD Rupat Jaya dengan PT. MMJ, tentang pembagian hasil pola KKPA per tanggal 15 setiap bulannya sejak tanggal 3 Agustus 1999 lalu dan harus dibayarkan.

Selain itu, berkas barang bukti lainnya, berupa Izin pihak PT. MMJ dengan isinya hanya berupa izin Perkebunan Pola KKPA. Juga bukti sertifikat HGU yang bertanggalkan 19 Agustus 2004 yang dijadikan alasan hak kepemilikan pihak perusahaan.

"Sementara itu, pihak Kementrian Kehutanan saat itu, mengeluarkan izin terhadap PT. MMJ tentang pelepasan hutan pada tahun 2008," beber Sabarudin.

Sabarudin juga jelaskan, sidang lanjutan pekan depan, pihaknya masih juga akan menyerahkan barang bukti lainnya. Seperti soal Keanggotaan KUD Rupat Jaya, dan beberapa bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, PH tergugat (PT. MMJ), Heru Susanto SH ketika diwawancarai mengatakan, bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan sekitar 30 lebih berkas bantahan dari gugatan tersebut. (d*ari)


Loading...
BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top