• Home
  • Bengkalis
  • Waka DPRD Bengkalis, Tegaskan Perda Pengelolaan Zakat Harus Sesuai Kaidah Islam

Waka DPRD Bengkalis, Tegaskan Perda Pengelolaan Zakat Harus Sesuai Kaidah Islam

Jumat, 19 Januari 2018 | 15:00
BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - DPRD Kabupaten Bengkalis dalam masa persidangan pertama tahun 2018, telah membentuk 3 Pansus Ranperda atas usulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tiga pansus ranperda yang akan dibentuk yakni, tentang pengelolaan Zakat, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda Badan Musyawarah Desa.

Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua DPRD kabupaten Bengkalis Kaderismanto melalui telepon selulernya, Jumat (19/1/18).

"Ranperda Zakat, diharapkan Pansus dalam membahas dan menyusun Ranperda Pengelolaan Zakat wajib mendasarkan pada kaidah Islam,"ungkap Kaderismanto.

Disampaikannya juga, bahwa Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar serta mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), penerimanya (Mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

"Untuk itu, Pansus Ranperda Zakat DPRD Kabupaten Bengkalis harus konsultasi secara suistenable (berkelanjutan red,) dengan para ulama, MUI, Baznas, Masyarakat, Ormas Islam dan Pemerintah sehingga Ranperda tersebut sesuai dengan kaidah Islam dan peraturan perundangan yang berlaku,"katanya lagi.

Seraya  ditegaskannya, bahwa hal ini akan di kaji dan di susun secara bersama secara detail, diantaranya tentang orang yang berhak menerima zakat adalah orang - orang yang telah di kategorikan oleh fiqih islam dan tidak keluar dari itu,"Jika keluar maka sama saja kita sudah membuat perda yang menantang ketentuan Allah SWT,"ungkapnya lagi.

Diutarakannya lagi, dalam pengelolaan zakat, Pansus juga harus mendasarkan pada Undang - Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab III UU No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

"Untuk itu, di ingatkannya juga, Ranperda Zakat juga harus mengkaji secara dalam tentang Manajemen dan Pengawasan Pengelolaan Zakat,"tegasnya.

" Baznas Kabupaten Bengkalis dalam hal ini sebagai pengelola zakat harus mandiri dan independen dalam arti tidak bergantung kepada lembaga lain, dan dapat membentuk perpanjangan tangannya di tingkat kecamatan hingga desa, tidak boleh ada lembaga terpisah atau lembaga lain dalam  tubuh Baznas itu sendiri, " imbuhnya.

Lanjutnya, baznas harus independen dan mandiri dalam penerimaan hingga pendistribusian zakat agar pengawasan dan audit oleh pengawas yang di tentukan dapat berjalan sesuai kaidah yang di harapkan sesuai perintah agama dan aturan perundangan yang berlaku.

"Pansus juga harus memperhatikan aspek pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh negara sesuai UU sehingga pengkajiannya harus mendalam hingga jangan sampai pajak yang menjadi kewajiban bernegara dengan di sama artikan zakat, infaq dan sodakoh,"ujar dia lagi. (d*ari)


BERITA LAINNYA
Empat Narapidana di Bengkalis Lansung Bebas
Jumat, 17 Agustus 2018 | 20:13
BERIKAN KOMENTAR
Top