Dituding Arab Bupati Kurang Adil, Begini Jawab Pemda Bengkalis

Jumat, 20 Oktober 2017 | 11:46
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafr
BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Selasa, 17 Oktober 2017 lalu, sejumlah warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bengkalis (Arab), menyampaikan aspirasinya ke DPRD Bengkalis berkenaan dengan berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini. 

Mereka diterima langsung Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir dan dua Wakil Ketua DPRD Bengkalis. Yaitu, H Indra Gunawan Eet dan Kaderismanto. Sedangkan anggota legislatif lainnya yang ikut menerima Arab tersebut, antara lain Firman dan H Zamzami.

Sebagaimana dimuat di media massa, Kamis, 19 Oktober 2017, Arab menuding, berbagai persoalan yang menghimpit persoalan perekonomian saat ini, dikarenakan kurang adilnya Kepala Daerah (Bupati Bengkalis) dalam mengambil kebijakan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, mengatakan, tudingan yang disampaikan Arab tersebut hanya sebuah asumsi. Cuma hipotesis atau praduga.

Alasan mantan Kabag Humas Sekretariat Daerah Bengkalis ini mengatakan demikian, karena apa yang disampaikan Arab melalui juru bicaranya Kusmayadi tersebut, tidak ada indikatornya. Variabelnya tak jelas.

Karena korelasi yang dikemukakan Arab itu tanpa didukung data yang konkrit, Bang Johan, begitu dia akrab disapa sebagian stafnya, berani menyimpulkan apa yang dikemukakan Kusmayadi dan kawan-kawan tersebut terkesan tendensius.

Sebab jelasnya, persoalan lesunya perekonomian yang terjadi di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan saat ini, juga dialami daerah lain yang dana pembangunannya bersumber dari dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas).

"Tak perlu jauh-jauh, sejumlah kabupaten tetangga yang juga dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, juga mengalami hal serupa. Bahkan konon ada yang 'lebih parah' dari Bengkalis. Semua ini terjadi karena belum membaiknya ekonomi global dan nasional," jelas Johan, seraya memberikan tamsil, adalah sesuatu yang mustahil jika seseorang berharap di hilir terjadi banjir bandang, sementara air di hulu sungai mulai mengering.

Di bagian lain, dia juga perlu meluruskan tudingan Arab yang mengatakan bahwa saat ini di Bengkalis terjadi ketimpangan sosial akibat Bupati Bengkalis tidak tepat dalam mengambil kebijakan dalam berbagai hal.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada kebijakan yang dilakukan Bupati Bengkalis selain menjalankan amanat yang diberikan masyarakat Bengkalis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

Kemudian, Johan juga membantah isu miring yang mengatakan bahwa dalam pengalokasian dana pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerapkan "pola pilih kasih antar kercamatan".

"Semua dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah penduduk dan luas wilayah serta mengedepankan skala prioritas. Jadi tak ada kecamatan yang menjadi anak emas atau anak tiri seperti yang diisukan segelintir orang," tegas Johan.

Mengutip data dari Bappeda Bengkalis, Johan mencontohkan distribusi alokasi anggaran tiga Perangkat Daerah pada APBD Bengkalis 2017. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; dan Dinas Perhubungan yang jumlahnya mencapai Rp872,361 miliar lebih.

Secara rinci, papar Johan, untuk kecamatan Bengkalis sebesar Rp192,789 miliar (22,10 persen), Bantan Rp78,819 miliar (9,04 persen), Bukit Batu Rp74,257 miliar (8,51 persen), Siak Kecil Rp45.049 miliar (5,16 persen), Mandau Rp265,568 miliar (30,44 persen), Pinggir Rp75,229 miliar (8,62 persen), Rupat Rp94,563 miliar (10,84 persen) dan Rupat Utara Rp46,085 miliar (5,28 persen).

Johan berharap, di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini, seluruh anak negeri ini senantiasa kompak dan tetap bersatu padu. Tidak hanya bisa menyalahkan tanpa memberikan solusi.

"Lihat, ketahui, pahami dan analisis setiap persoalan yang ada secara benar dan komprehensif. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah dapat dipastikan kesimpulan yang diambil akan keliru. Jangan ikut-ikutan kalau tak tahu duduk persoalan yang sesungguhnya," ajaknya.

Kemudian, kepada seluruh warga di daerah ini, Johan juga berharap agar tidak mudah terpancing isu-isu yang hanya didasarkan pada asusmsi atau hipotesis belaka.

"Apalagi isu-isu tersebut diketahui sengaja dicuatkan oleh kelompok-kelompok yang jelas-jelas patut diduga memiliki tujuan tertentu. Menjadikan isu tersebut hanya sebagai batu loncatan untuk mencapai apa yang mereka inginkan," ajak Johan lagi. (disk)


BERITA LAINNYA
Sekda Ingatkan ASN untuk Tingkatkan Disiplin Kerja
Senin, 19 Februari 2018 | 10:54
BERIKAN KOMENTAR
Buy twitter verification Buy Facebook verification Buy Tiktok verification SMM Panel
Top