• Home
  • Advertorial
  • Antisipasi Bencana Kabut Asap, Pemkab Pelalawan Berhasil Minimalisir Karhutla

Antisipasi Bencana Kabut Asap, Pemkab Pelalawan Berhasil Minimalisir Karhutla

Rabu, 14 Juni 2017 | 08:48
Bupati Pelalawan HM Harris beserta tim satgas karhutla menyerahkan bantuan alat-alat pemadam kebakaran hutan
MENGACU pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dahsyat di tahun 2015 lalu di Riau khususnya di Kabupaten Pelalawan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan terus mengantisipasi dengan berbagai upaya pencegahan karhutla. Dibandingkan tahun lalu, periode Januari sampai Juli 2015, tragedi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pelalawan, bisa diminimalisir. Sebagai bahan perbandingan, di tahun 2016 tercatat sebanyak 129 kasus karlahut sementara pada tahun lalu setidaknya tercatat sebanyak 251 kasus.

Bupati Pelalawan, H.M Harris, melalui Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah, Hadi Penandio,menjelaskan untuk tahun lalu total peristiwa karlahut tercatat sebanyak 251 kasus karhutla di Kabupaten Pelalawan. Jumlah tersebut telah menghanguskan sebanyak kurang lebih 2166 Hektare lahan. Sedangkan Jumlah lahan yang terbakar, terdiri lahan kosong atau belukar, perkebunan masyarakat dan perkebunan perusahaan.

Berbagai upaya dalam mengantisipasi karhutla di daerah ini terus dilakukan oleh BPBD Pelalawan. Hal ini adalah sebagai bentuk pencegahan agar tak terjadi lagi karhutla seperti tahun 2014 dan 2015, yang telah menelan kerugian ratusan milyar rupiah.

"Karena selain terus melakukan berbagai patroli rutin bersama tim gabungan, kita juga melakukan berbagai upaya lainnya," ujar Hadi.

Tim satgas Karhutala Berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di Pelalawan


Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkab Pelalawan dalam mengantisipasi karhutla itu diantaranya melaksanakan himbauan melalui Surat Edaran Bupati Pelalawan tentang pelarangan kegiatan pembakaran lahan dan hutan kepada masyarakat melalui media elektronik dan media cetak.

"Melaksanakan sosialisasi tentang dampak kebakaran lahan dan hutan oleh kepala desa/lurah, camat dan SKPD terkait," paparnya.

Kemudian melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yakni TNI, Polri, Perusahaan dan pihak pemangku kepentingan lainnya guna pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Melaksanakan pemantauan udara bersama, antara Pemerintah Daerah, TNI dan Polri terhadap titik api yang ada di kabupaten Pelalawan.

"Menetapkan status Siaga Darurat Karlahut, yang dimulai dari 1 Juni sampai 30 September. Jadi sampai sekarang status tersebut belum berakhir," katanya.

Upaya lainnya adalah pemantauan titik api melalui Camat dan Kades/Lurah, kemudian membentuk Tim Gabungan Pemadaman Darat yakni BPBD Pelalawan, TNI, Polri, MPA dan perusahaan. membuat MoU antara Pemerintah daerah dan Muspida dengan perusahaan perkebunan/kehutanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karlahut.

"Membagi wilayah operasi pencegahan dan penanggulangan karlahut di setiap kecamatan dalam bentuk posko penanggulangan karlahut. Membentuk posko siaga darurat karlahut di tingkat Kabupaten Pelalawan hingga ke tingkat desa/kelurahan," ujarnya.

Kemudian BPBD Pelalawan juga melaksanakan operasi pemadaman darat bersama pihak TNI, Polri, Perusahaan dan MPA serta pemadaman udara (Water Bombing) melalui koordinasi dengan posko utama karlahut di Provinsi Riau.

"Kita juga melaksanakan koordinasi dengan BPBD Provinsi Riau untuk pemadaman udara atau Water Bombing. Melakukan koordinasi dengan BLH dan BMKG dalam pemantauan hotspot. Dan yang terakhir yakni melaksanakan upaya pencegahan karlahut melalui kegiatan kanal bloking bersama dengan TNI, Polri, instansi terkait, perusahaan dan masyarakat," ungkapnya.

Ditanya soal prosedur jika terjadi karhutla di daerah ini, Hadi menjelaskan bahwa jika terdeteksi titik api maka pihaknya langsung mem-plotting daerah tersebut untuk menentukan titik koordinatnya. Setelah digroundchek, maka pihaknya langsung mengkoordinir Pemerintah Kecamatan setempat agar secepatnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah tersebut.

"Jika butuh tambahan personil atau diperlukan water Bombing untuk memadamkan api, maka kita akan langsung berkoordinasi dengan Provinsi Riau," tandasnya. 

Dikatakannya, bahwa saat ini tim pemadaman karhutla memiliki target internal selama 60 hari ke depan dalam mengupayakan agar tak terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Target 60 hari ke depan itu dikarenakan pada bulan Oktober, sesuai perkiraan BMKG, sudah memasuki musim penghujan.

"Itu target internal kita sendiri. Artinya, kita terus dipacu agar berusaha menjaga jangan sampai terjadi karhutla di daerah ini dalam 60 hari ke depan. Karena sesuai perkiraan BMKG, diprediksi bulan Oktober sudah masuk musim penghujan. Tapi alhamdulillah, dalam sebulan belakangan ini juga di Kabupaten Pelalawan sendiri zero hotspot," tegasnya.

Tak hanya dari BPBD Pelalawan sendiri, antisipasi karhutla itu juga merambah sampai ke desa-desa. Ini dimaksudkan agar desa-desa yang berada di bawah Pemerintah Kecamatan ikut juga berupaya mengantisipasi karhutla, salah satunya dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Berbagai persoalan mengenai antisipasi karhutla itu dibahas dalam pertemuan dan dialog yang melibatkan lintas sektoral di Kecamatan Langgam, Kamis lalu (28/7). Pertemuan yang melibatkan lintas sektoral Kecamatan Langgam itu sebenarnya bertujuan dalam mencari formula bagaimana formasi menghadapi persoalan karlahut.

"Kita tahu, karhutla sendiri sudah menjadi momok yang banyak merugikan dari seluruh aspek kehidupan. Ironisnya, bencana ini bukan terjadi dengan sendirinya melainkan ada tangan-tangan kotor yang dengan sengaja menciptakan kondisi semakin buruk. Karena itu, untuk mencegah terjadinya karhutla kembali maka seluruh pihak melakukan aksi nyata bersama-sama dalam mengantisipasi terjadinya karhutla di daerah masing-masing tak terkecuali di Kecamatan Langgam," terang Camat Langgam, Sugeng Wiharyadi, kemarin.

Mantan Camat Bunut ini menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat, aparat desa tiap-tiap desa di wilayah kecamatan Langgam, pihak Koramil (TNI) dan Pihak Kepolisian Sektor Langgam serta melibatkan pihak perusahaan swasta dan Masyarakat Peduli Api (MPA) hadir di aula kantor camat.

"Inti dari pertemuan ini, mengupayakan bagaimana cara agar karlahut tidak terjadi. Nah, kalau karlahut terjadi maka dimana titik koordinasinya sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Disini kita bicarakan semua khususnya persoalan karlahut," tuturnya.

Kampanye Bahaya Karhutla

Tak hanya itu, pada para peserta juga diberikan amanat agar mengkampanyekan bahaya karhutla pada masyarakat di setiap pertemuan. Di sana juga diharapkan mereka juga menyampaikan konsekuensi hukumnya bagi para pelaku pembakaran lahan.

"Kita sendiri juga terus mensosiaisasikan bahaya serta dampak karhutla ini sampai ke tingkat RT dan RW. Kita ingin semua masyarakat sama-sama menginginkan agar karhutla seperti yang tahun 2015 lalu, jangan sampai terulang lai di daerah ini," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sugeng mengatakan bahwa ada beberapa point yang disepakati. Diantaranya:

1. Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, TNI, Pemerintah Desa /kelurahan, Perusahaan dan MPA se Kecamatan Langgam fokus pada kegiatan    pencegahan.
2. Akan melakukan pembuatan embung dan kanal di lahan masyarakat.
3. Akan membuat posko patroli per rayonisasi dalam penanggulangan tingkat kecamatan.
4. Patroli bersama diaktifkan kembali mulai Agustus sampai Desember 2016.
5. Terus berkoordinasi ke perusahaan untuk dapat setiap perusahaan bertanggung jawab kepada 1 MPA       desa dalam hal bantuan operasional?.

Terpisah, Kepala Desa Kuala Panduk, Tom Jon, menyatakan hal yang kurang lebih sama. Menurutnya, untuk saat ini pihaknya terus menghimbau dan memberikan sosialisasi pada masyarakat agar tak membuka lahan dengan cara membakar.

"Kita terus ingatkan masyarakat, betapa menderitanya dampak karhutla di tahun 2015 lalu," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Pelalawan HM Harris, mengatakan bahwa kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang terjadi selama ini diakibatkan munculnya kabut asap yang diperparah dengan kondisi iklim. Berbagai upaya penanggulangan dan tindakan dilakukan oleh semua pihak terkait.

Harris juga di kesempatan tersebut meminta agar pemadaman terus digiatkan, terutama perusahaan untuk dapat lebih membantu masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasionalnya. Sehingga dengan begitu, ke depannya takkan terjadi lagi karhutla disusul kabut asap yang menyengsarakan masyarakat.

"Dengan adanya kerjasama berbagai pihak, pemerintah, aparat TNI/Polri, masyarakat, serta perusahaan peduli api, kita pasti akan mampu mengendalikan sebaran kebakaran lahan dan hutan di daerah kita," ujarnya. (adv/angga)


BERITA LAINNYA
Gubernur Riau Buka Riau Expo 2017
Senin, 16 Oktober 2017 | 12:43
Pembangunan SPAM Durolis Mulai Dikerjakan
Jumat, 06 Oktober 2017 | 15:45
BERIKAN KOMENTAR
Top