• Home
  • Advertorial
  • DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI ke Pemprov Riau

DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI ke Pemprov Riau

BPK RI Berikan opini WTP Kepada Pemprov Riau
Rabu, 31 Mei 2017 | 20:40
Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Manahara Manurung, Sunaryo dan Noviwaldy Jusman menandatangani penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016
PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016, Selasa (30/5/2017).

Rapat paripurna dipimpin oleh  Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Manahara Manurung, Sunaryo dan Noviwaldy Jusman. Selain itu juga dihadiri oleh Anggota VII BPK RI Edi Mulyadi Supardi, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Forkopimda serta OPD terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut Septina menyampaikan, sesuai MoU yang yang telah dilakukan antara anggota VII BPK RI dengan ketua DPRD Riau pada 5 Oktober 2010 yang lalu.
 
"Dimana kesepakatan itu disebutkan tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Riau, melihat salah satu pasal dari hasil kesepakatan tersebut, dijelaskan pasal 7 ayat 1 bahwa penyerahan LHP tersebut dilakukan di dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh perwakilan BPK RI dan Gubernur Riau.  Oleh sebab itu, paripurna ini merupakan perwujudan dan kesepakatan bersama," terang Septina.
 
Septina menambahkan, paripurna ini mengandung makna sebagai wujud dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof DR Eddy Mulyadi Soepardi mengapresiasi kerja DPRD Riau dan Gubernur Riau dinilai komit dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Eddy Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD Riau. Paripurna kali ini merupakan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Kuangan APBD Riau tahun 2016.

"Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil mempertahankan opini WTP, namun demikian tanpa mengurangi pencapain Pemerintah Provinsi Riau BPK masih menemukan beberapa permasalahan belum mendapatkan perhatian yaitu masih terdapat Penganggaran dan pelaksana kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah daerah, kedua pengelolaan transaksi akhir dan pengendalian barang dan jasa tahun 2016 belum efektif untuk menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara," terangnya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah daerah (Pemda) Riau merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Ini merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan sebagaimana Pasal 17 UU Nomor 15 tahun 2004, dimana BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan.

Edi Mulyadi menambahkan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan.

"Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian dalam pemeriksaan BPK menemukan adanya penyimpangan kekurangan atau pelanggaran yang berpotensi merugikan kerugian negara," ucap Mulyadi.

Lebih lanjut jelas Edi Mulyadi, opini yang diperankan oleh pemeriksa termasuk opini WTP  merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan.

Dalam sambutannya Gubernur Riau Arsyadjuliandy Rachman mengatakan Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terimakasih kepada BPK RI khususnya kantor Perwakilan Pekanbaru, dan Anggota VII yang telah menyiapkan hasil pemeriksaan keuangan di mana Pemerintah Provinsi Riau diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 
"Pemerintah Provinsi Riau harus memperhatikan apa yang disampaikan untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau di masa yang akan datang dan ini tentunya akan ditindak lanjuti. Kita juga mengaspirasi kerja teman-teman OPD, sehingga kita mendapatkan hasil yang kita harapkan secara baik, tutup Arsyad. (adv/oz)


BERITA LAINNYA
Pulau Jemur, Woww…. Indahnya…!
Senin, 13 Februari 2017 | 12:22
Menpar Tetapkan Bono Sebagai Destinasi Kelas Dunia
Jumat, 03 Februari 2017 | 11:23
Gubri: Riau Harus Bebas Asap
Senin, 23 Januari 2017 | 17:41
Peran Media Sukseskan Riau Menyapa Dunia
Kamis, 22 Desember 2016 | 11:59
BERIKAN KOMENTAR
Top