• Home
  • Advertorial
  • Upaya Pencegahan Dini Karlahut, Rohil Terapkan Metode Partisipatif Masyarakat

Upaya Pencegahan Dini Karlahut, Rohil Terapkan Metode Partisipatif Masyarakat

Kamis, 24 November 2016 | 11:09
Bupati Rokan Hilir Riau Suyatno bersama TNI dan Masyarakat melakukan peninjauan di hutan untuk memantau Karlahut
ROHIL, RIAUGREEN.COM - Persoalan Kebakaran hutan, kebun, dan lahan kian marak di Indonesia. Sayangnya selama ini isu kebakaran hutan hanya fokus pada upaya pemadaman, bukan pencegahan sehingga anggaran yang digelontorkan semakin membengkak. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah hal itu?.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kebakaran hutan terus terjadi dan berulang sejak periode 1997-1998. Dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, bencana kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia pada tahun lalu telah menimbulkan kerugian Negara. Nilainya mencapai Rp 221 triliun atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Selama ini penyelesaian terhadap isu kebakaran hutan difokuskan pada aspek pemadaman, bukan pencegahan. Padahal ini berbeda sama sekali," ucap Darmin usai Rakor Kebakaran Hutan di kantornya, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Menurut Darmin, upaya pemadaman kebakaran hutan bisa menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan biaya 50 kali lipat dari anggaran pencegahan kebakaran.

Dengan fokus pada pencegahan kebakaran hutan, pemerintah akan jauh lebih efisen dengan biaya dan kerusakan yang timbul apabila melakukan pemadaman setelah kobaran api tereskalasi.

Menjawab program pemerintah yang memfokuskan upaya pencegehan sejak dini, Pemkab Rokan Hilir terus melaksanakan sosialisasi karlahut dengan metode partisipatif masyarakat dalam pembuatan peta desa rawan karlahut berbasis GPS. Dengan harapan, akan mudah memantau, mensingkronkan dan memastikan dilapangan apakah karlahut terjadi diwilayah desa tersebut. 

Sosialisasi dilaksanakan secara marathon selama bulan Agustus 2016 pada enam kepenghuluan di enam kecamatan rawan karlahut. "Labuhan Papan, Jumrah, Bangko Bakti, Perkebunan Siarang-Arang, Sei Rangau, Mumugo," kata kabid Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Rohil, Sutawirapraja. 

 
Bupati Rohil Suyatno melakukan peninjauan lokasi Karlahut di Labuhan Tangga Hilir.

Permasalahan yang mengemuka selama sosialisasi menurut Sutawira, hampir semua kepenghuluan belum memiliki peta administrasi desa yang benar-benar akurat sehingga tata letak tapal batas belum jelas. 

"Untuk itu tiap desa kepenghuluan diharapkan mempunyai peta berbasis GPS, dengan peta administrasi yang benar kedepannya konflik antar desa, dengan perusahaan tidak ada lagi,"harapnya. 

Ketika ditanya hubungan konflik dengan pencegahan karlahut, dia menjelaskan, kalau pemantauan hotspot yang berbasis koordinat menggunakan GPS akan mudah memantaunya. “Kalau ada peta administrasi desa berbasis GPS kita akan mudah memantau dilapangan karena singkron dan bisa memastikan apakah karlahut terjadi diwilayah desa tersebut," jelasnya. 

Disamping itu ditambahkan, ada masukan dari pihak kepenghuluan agar Peraturan Bupati (Perbub) Dana Desa direvisi agar dapat digunakan untuk pencegahan karlahut seperti yang disampaikan Bupati Suyatno.
 

Bupati Rohil meninjau persiapan apel Simulasi Kebakaran hutan dan lahan

Manfaat GPS Percepat Deteksi Karlahut

Pemanfaat Global Positioning System (GPS) diklaim dapat mempercepat deteksi bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Rokan Hilir. Lewat GPS karlahut meluas bisa diantisipasi sejak dini.   

Demikian terungkap saat sosialisasi Pencegahan Karlahut dengan Menggunakan Metode Partisipatif Masyarakat Dalam Pembuatan Peta Administrastif Desa Rawan Bencana Berbasis GPS di Kantor Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Jumat (12/8/2016).

"Kesimpulan dalam sosialisasi itu adalah pemakaian teknologi berbasis GPS dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan karlahut merupakan suatu keniscayaan yang tak terelakkan di masa mendatang," kata Kepala Badan pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Rohil, Drs H Sukma Alfallah MSi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Lingkungan, Sutawira Praja.

Dijelaskan, penggunaan GPS sangat penting untuk memudahkan upaya memetakan wilayah rawan dan lokasi kejadian. Untuk mengoperasikannya juga sangat mudah sama seperti mengoperasikan handphone (HP) saja. 

Ia mengatakan, sosialisasi itu diikuti puluhan peserta dari unsur Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), perangkat kepenghuluan dan dusun. Sementara nara sumber yakni tokoh pemerhati desa, Hisyam Setiawan. 

"Kami ingin memotivasi masyarakat bahwa pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan lebih terarah. salah satunya dengan peta administrasi desa sehingga bisa diperoleh hitungan mengenai luas, jarak bahkan kalau ada kebakaran bisa cepat diketahui," tutur Wira.

Sementara itu, Camat Bangko Pusako, Sukardi SP menilai sasaran sosialisasi yang dilakukan Bapedal Rohil sudah tepat. Mengingat melibatkan seluruh unsur tingkat desa dan masyarakat yang selama ini giat dalam penanganan karlahut di lapangan.

Rohil Bangun 110 Sekat Kanal

Sejak penetapan status siaga darurat Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), pemerintah mengaku kesulitan dalam pengadaan alat pemadam kebakaran. Sebab, tidak bisa terealisasi tahun ini karna defisit anggaran.

Kendati demikian, berdasarkan hasil konsultasi Bupati Rokan Hilir (Rohil), Suyatno dengan Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya, mereka mengizinkan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk membeli alat pemadam kebakaran dengan catatan harus diproritaskan di daerah rawan Karlahut.
"Saya sudah konsultasi dengan Menteri, penggunaan dana ADD untuk pembelian alat Damkar sah-sah saja. Namun tidak sembarang, untuk itu saya minta penghulu dan camat mengontrol penggunaannya," kata Suyatno, Sabtu (19/3/2016) lalu.

Dia menyebutkan, defisit APBD Rohil sebesar Rp812 miliar membuat program pemerintah daerah untuk memerangi Karlahut sempat tersendat. Di sisi lain, Pemkab harus tetap pada posisi mencegah terjadinya Karlahut karena sudah menjadi program nasional. Hingga secara tidak langsung, pemerintah daerah terpaksa harus mengarahkan pembelian alat Damkar melalui ADD.

Terpisah, Kapolres Rokan Hilir, AKBP Subiantoro,SIk menerangkan, untuk mencegah terjadinya Karlahut di sejumlah wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Polisi bersama TNI dan masyarakat sudah membangun sebanyak 110 Sekat Kanal.

"Itu belum termasuk yang dibuat oleh perusahaan yang menyesuaikan kebutuhan dalam pencegahan terjadinya Karlahut," ujarnya. (adv/her)


BERITA LAINNYA
Gubri: Riau Harus Bebas Asap
Senin, 23 Januari 2017 | 17:41
Peran Media Sukseskan Riau Menyapa Dunia
Kamis, 22 Desember 2016 | 11:59
Program 'Jemput Bola' Permudah Masyarakat Rohil
Minggu, 20 November 2016 | 14:43
Sektor Perikanan Mampu Dongkrak PAD Riau
Jumat, 28 Oktober 2016 | 19:24
BERIKAN KOMENTAR
Top