ROHIL, RIAUGREEN.COM - Pembangunan Infrastruktur  jalan lintas pesisir Pedamaran terus digesa oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), bahkan Pemerintah Provinsi Riau. Pemkab Rohil bersama DPRD setempat telah sepakat membangun akses infrastruktur jalan lintas pesisir demi menunjang sektor erekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Walaupun keuangan daerah defisit Rp812 miliar akibat dari pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Bupati Rohil Suyatno, mengatakan pembangunan jalan lintas pesisir sebagai jawaban dalam membenahi infrastruktur khususnya di wilayah pesisir yang kondisinya sangat buruk di beberapa kecamatan. Seperti jalan penghubung  ke arah Pedamaran Kecamatan Pekaitan, Kubu, Kubu Babussalam hingga Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas.

Menurutnya, pembangunan jalan dengan penganggaran multiyears, kualitas jalan yang dibangun sangat baik dan kuat. Apalagi lalu lintas masyarakat, jasa transportasi serta angkutan hasil perkebunan sangat tinggi dijalur tersebut. Dana sebesar Rp417 miliar tersebut rencananya dikucurkan pada 2017.

"Kalau sudah dibangun jalan lintas pesisir ini tentu jarak tempuh menuju Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara tidak lagi memakan waktu 17 jam, malahan lebih kurang 7 jam perjalanan," kata Bupati.

Jika pembangunan jalan lintas pesisir yang dimulai dari jembatan Pedamaran II menuju Kecamatan Pekaitan, Kubu, Pasir Limau Kapas hingga ke Labuhan Batu Selatan selesai, Pemkab Rohil akan melanjutkan pembangunan jalan  lintas Sinaboi Dumai.

"Kami akan coba menelusuri Jalan Lintas Sinaboi Dumai dengan kendaraan roda dua guna melihat seperti apa kondisi jalan tersebut. Karena informasi yang saya dapat tanah di sana sudah banyak digarap," ungkapnya.

Bupati menilai apabila kedua jalan lintas pesisir tersebut sudah terbuka, Kabupaten Rokan Hilir tidak akan menjadi negeri yang terisolir. Bukan hanya itu, Pemkab Rohil saat ini juga sedang melakukan pembangunan jalan lintas pesisir dari Tugu Elang Batu Enam, Bagansiapiapi menuju jalan lingkar ke Pelabuhan Nelayan sepanjang 6 kilometer.

 

Jembatan Pedamaran

Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II, merupakan salah satu jalan alternatif menuju lintas pesisir Rohil yang terus digesa pembangunannya oleh Pemprov dan pemerintah daerah setempat.

Jalan lintas pesisir yang dimaksud dimulai dari perbatasan Kota Dumai dengan Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rohil. Kemudian menuju Bagansiapiapi hingga ke Jembatan Pedamaran I. Selanjutnya, dari Jembatan Pedamaran I menyeberangi lagi melalui Jembatan Pedamaran II menuju Kecamatan Pekaitan, Kubu, Pasir Limau Kapas hingga perbatasan wilayah Kabupaten Rohil dengan Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya dua jembatan tersebut pembangunan jalan lintas pesisir termasuk infrastruktur jalan di kecamatan lainnya diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakaat terutama dalam membawa hasil pertanian dan perkebunan.

Pemkab Rohil sendiri kini tengah menggesa pengerjaan pengaspalan dalam kota dengen sistim aspal hotmix. Bukan hanya itu pembangunan jalan lintas pesisir Rohil dan jalan di daerah kecamatan lainnya juga akan dirigit sehingga akses untuk masyarakat akan lebih mudah.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Rohil, Bupati Suyatno, menjelaskan musrenbang RKPD merupakan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008.

Musrenbang RKPD juga merupakan forum musyawarah tahunan multi pihak, yang terbuka bagi para pemangku kepentingan. Dan secara bersama-sama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat Rohil.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Rohil tersebut tentu telah melalui rangkaian panjang dari berbagai forum musyawarah perencanaan yakni mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan, penyerapan aspirasi melalui rakor camat/lurah/kepala desa se-Kabupaten Rohil, silaturahmi dan dialog dengan tokoh masyarakat serta seluruh elemen lapisan masyarakat.

Mengapa devisi pembangunan Jangka Menengah Daerah Rohil 2011-2016 yakni pembaharuan menujuk kepada kemandirian pemerintah dan masyarakat Rohil, khusus tahun 2016, ini arah pembangunan difokuskan pada upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kemandirian Rohil.

Peningkatan ekonomi ini dilakukan dengan mengambil kebijakan memfasilitasi permodalan, pengembangan dan pembinaan UMKM, peningkatan ketrampilan dan manajemen usaha, menyiapkan infrastruktur pendukung serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi masuknya investasi di Rokan Hilir.

Meski demikian, Pemkab Rohil tetap komitmen menjalankan program-program wajib serta program strategis, di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, industri dan percepatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, program peningkatan ketahanan pangan dan perkebunan, pengembangan obyek wisata parit baypak, Pulau Tilan dan Pulau Jemur.

 

Melihat perkembangan Rohil saat ini terlebih pada saat pertama kali  Kabupaten ini diresmikan menjadi Kabupaten Rokan Hilir, belum ada gedung-gedung yang representatif. Bahkan Kantor Dinas pun harus menyewa di ruko-ruko. Tapi kini sudah menempati sebuah lahan yang bernama Kompleks Perkantoran Batu Enam. Disitulah semua Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjajar dengan apiknya dan megah.

Bidang Infrastruktur

Berbagai pembangunan infrastruktur yang ada saat ini adalah sebuah kemajuan yang tak bisa disangkal lagi. Dan dalam hal pembangunan infrastruktur, hal itu erat kaitannya dengan Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi leading sector-nya.

Pembangunan infrastruktur gedung, perkantoran, jalan, drainase dan hal yang berkaitan dengannya tugas dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga untuk membenahinya. Tahun 2016, pemerintah daerah masih memprioritaskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna menarik minat para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi dan menumbuhkan perekonomian di daerah ini.

Diakui, akibat adanya rasionalisasi anggaran akibat berkurangnya DBH tahun ini berpengaruh terhadap rencana pembangunan, bahkan beberapa proyek pembangunan terpaksa ditunda pelaksanaannya. Namun Pemkab Rohil tetap mengutamakan pembangunan yang pro rakyat yang memang diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. (adv/hms)