• Home
  • Advertorial
  • Pelihara Keharmonisan, Pemkab Rohil Rutin Gelar Pertemuan Tokoh Agama

Pelihara Keharmonisan, Pemkab Rohil Rutin Gelar Pertemuan Tokoh Agama

Senin, 24 Oktober 2016 | 22:50
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir MoU dengan Tokoh Agama
ROHIL, RIAUGREEN.COM - Guna meminimalisir kerusuhan yang dipicu oleh isu SARA, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pertemuan yang dihadiri semua tokoh agama, secara berkala, membahas potensi-potensi kemungkinan datangnya kerusuhan tersebut, bahkan bisa saja dengan membuat sejumlah kesepakatan.

Pemkab Rohil juga harus melakukan mediasi pertemuan antar umat beragama secara berkala, ada atau tidak ada kerusuhan, sehingga bisa dibahas berbagai perkembangan kehidupan antara umat beragama serta semakin mempererat hubungan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Suwandi, S.Sos, menyatakan, tahun 70-an, di Bagansiapiapi dan sekitarnya memang masih rawan terjadi kerusuhan berbau suku, agama ras dan antar golongan. Seiring perkembangan zaman, Rohil dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, suasana itu berangsur-angsur mulai mencair, dan mulailah terjadi pembauran secara merata.

Situasi yang kondusif tersebut terus terjaga sampai sekarang, semua pihak sudah memiliki rasa toleransi yang cukup tinggi, sehingga tidak terdengar adanya keributan yang berbau SARA lagi.

Meski tidak ada indikasi kerusuhan di Rokan Hilir, begitu ada kerusuhan di Tanjung Balai Asahan beberapa waktu lalu, agar tak merembet ke Rohil, dua hari setelah itu langsung dilaksanakan pertemuan di aula lantai 4 kantor bupati, melibatkan seluruh unsur, baik unsur keagamaan, kepemudaan, dewan-dewan masjid sampai tokoh-tokoh etnis.

Mereka diberi arahan oleh Wakil Bupati Drs. H. Djamiludin sebagai bentuk usaha Pemkab Rohil secara dini melakukan koordinasi bersama, agar saling mejaga, saling waspada supaya tidak terjadi di Rokan Hilir dan tetap kondusif.

Jika memang nantinya ditemukan gejala-gejala mengarah kepada pertikaian mengandung unsur SARA, diharapkan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah, jangan bertindak sendiri-sendiri, sesuai hasil kesepakatan yang telah ditandatangani.

Hasil kesepakatan tersebut disebarkan ketempat ibadah masing-masing, pekong, vihara, masjid dan gereja. Setelah kesepakatan, agar Rohil tetap kondusif, Suandi menilai perlu dilakukan penyuluhan diberbagai tempat ibadah untuk mencegah secara dini.

Pencegahan dengan rapat dipimpim Wakil Bupati Rohil, Drs. Djamiludin, Senin (1/8/16) di aula lantai 4 kantor bupati lama, didampingi Dandim 0321 Rokan Hilir, Let Kol Arh Bambang Sukisworo B, DPRD, Rasyid Abizar, Kasat Binmas Polres Rohil, AKP Ali Suhud, pihak Kejaksaan, Andreas Tarigan, SH.

Djamiludin mengatakan, lokasi kerusuhan Tanjung Balai berdekatan, takut imbasnya terjadi di Rokan Hilir, maka dilaksanakan rapat kerukunan umat beragama, dan telah didahului rapat ditingkat kecamatan.

Agar gaungnya lebih besar, tidak cukup rapat digelar ditingkat kecamatan, makanya dilaksanakan pada tingkat kabupaten, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.


 
Lima Butir Kesepakatan

Ditandatangani beberapa butir kesepakatan, pertama, semua Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat untuk dapat menahan diri agar tidak terprovokasi oleh hal-hal yang berbau SARA dan kesukuan yang dapat memicu ketegangan dan kerusuhan sekecil apapun.

Kedua, semua Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sepakat untuk saling menjaga kerukunan umat beragama dan saling menjaga toleransi beragama.

Ketiga, semua Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sepakat untuk menghimbau kepada seluruh umat beragama dan suku-suku agar menjaga kondisi kondusif serta lebih menghargai keberagaman agama dan kesukuan.

Keempat, Pemerintah dan seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir menghimbau kepada seluruh Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarkat dan masyarakat untuk menjaga kondisi kondusif, menahan diri dari provokasi yang berbau SARA dan kesukuan, agar menciptakan ketertiban, kerukunan, toleransi beragama, dan keberagaman di Kabupaten Rokan Hilir.

Kelima, kepada para Pengkhutbah atau penceramah di Masjid, Gereja, Kelenteng dan tempat-tempat ibadah lainnya agar memberikan pencerahan kepada umatnya dan masyarakat tentang pentingnya saling menghargai keberagaman agama dan suku serta meningkatkan kerukunan.

Rasyid Abizar, DPRD yang ikut menandatangani kesepakatan itu menawarkan salah satu resep untuk mengantisipasi kerusuhan Tanjung Balai merebak, antar umat beragama diminta saling pengertian. Kondisi itu telah tercipta selama ini di Bagansiapiapi.
"Intinya adalah, kita harus saling pengertian. Contoh, di Bagansiapiapi, ketika bakar tongkang, orang kita tidak pernah melempar, mengamuk, berkelahi, saling mengerti," ungkap Rasyid

Selain saling pengertian, Rasyid meminta tiap kecamatan meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), jangan terpancing emosi. Karena Rokan Hilir ini menurutnya multi agama dan berbatasan langsung dengan lokasi kerusuhan, Tanjung Balai Asahan.

Bahkan rute fery Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas berangkat tiap hari ke Tanjung Balai, sehingga sewaktu kerusuhan, dirinya langsung menelpon camat bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rokan Hilir, Drs. Wan Ahmad Saiful, M.Si menyarankan, agar dilaksanakan pertemuan secara berkala, satu bulan sekali atau tiga bulan sekali, membahas perkembangan kerukunan umat beragama.

Upaya serupa pernah dilakukan untuk meredam konflik Tolikara, Papua meluas sampai ke Rokan Hilir, tapi itu dilakukan setahun yang lalu, diantisipasi dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen bersama pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Komitmen tersebut disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pembacaan komitmen bersama dilakukan Sabtu (25/7/15) di aula lantai 4 kantor bupati Rohil, oleh FKUB, dengan isi komitmen, 1. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945; 2. Meningkatkan pemahaman, dan pembinaan terhadap toleransi antar agama, dan kerukunan antar umat beragama, kepada umatnya masing-masing; 3. Senantiasa menghormati dan menghargai, setiap pemeluk antar umat beragama, dalam menjalankan ibadah, dan kepercayaannya masing-masing;

4. Sepakat, apabila ada perselisihan, antar umat beda agama, tidak menjadi perselisihan, antar agama; 5. Sepakat, apabila ada perselisihan, atau permasalahan, antar umat beragama, diselesaikan secara musyawarah, melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, dan apabila, tidak terselesaikan, maka akan diselesaikan, melalui jalur hukum, dan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Yang berkomitmen, Pemuka agama Islam, Drs H Sakholan Khalil MA, Pemuka Agama Kristen, PDT. Jhon Ridwan Manik, S. PAK, Pemuka Agama Katolik, M Nababan, Pemuka Agama Budha, Se Siong, Pemuka Agama Hindu, Kuwat, Pemuka Agama Kong Hu Cu, Harno.
 
Saksi-saksi, Bupati Rokan Hilir, Suyatno, Ketua DPRD, Nasrudin Hasan, Kajari Rokan Hilir, Kapolres Rokan Hilir, Dandim 0303/Bengkalis, Kemenag Rokan Hilir, H Agustiar, S.Ag.

Pihak terkait usai pembacaan komitmen bersama, lansung menandatangani spanduk yang sudah disediakan disamping kantor bupati.

Bupati Suyatno mengatakan, salah satu bentuk kepedulian Pemkab Rohil, sudah mengundang tokoh agama, sebagai dampak dari kasus yang terjadi di Provinsi Papua. "Kita berharap, kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Papua itu tidak terjadi di daerah kita," katanya.

Tentunya tidak hanya sampai disini saja, kesepakatan yang dibuat menurutnya, perlu setiap bulan atau tiga bulan sekali pembinaan disetiap kecamatan, kalau perlu sampai pelosok-pelosok desa.
"Mari ktia jaga, kondisi yang sudah kondusif di Rokan Hilir ini, terus harus kita jaga. Apalagi tak lama lagi orang akan memasuki pesta demokrasi, pilkada, itu mungkin akan membawa pengaruh juga, terhadap situasi dan kondisi negeri ini," pintanya.

Wakapolres Kompol Dani Ardiantara Sianipar SH,SIK menyampaikan, pertemuan itu terjadi, dilatarbelakangi adanya kejadian yang menistakan kerukunan umat beragama se-Indonesia, saat sholat Idul Fitri, di Tolikara, Papua.

"Kemaren, Bapak Kapolda Papua, sudah menyampaikan di pers, diumum, telah ditetapkan dua warga Tolikara sebagai tersangka, dalam kegiatannya menghasut masyarakat untuk menganggu kegiatan beribadah agama muslim, pada saat kegiatan sholat Idul Fitri," ujar Dani.

Dua tersangka itu, akan diproses secara hukum, dan akan diumumkan kepada masyarakat, proses hukumnya.
"Kemaren juga, majelis-majelis gereja-gereja Injili di Papua, sudah membuat pernyataan, permintaan maaf, dan pernyataan damai yang sudah tercipta kembali didaerah Tolikara Papua. Mereka menyampaikan bahwa, hal ini, murni kesalahpahaman, bukan karna ada, masukan-masukan atau kepentingan dari pihak luar," kata Dani. (adv/hms/her)


BERITA LAINNYA
Pulau Jemur, Woww…. Indahnya…!
Senin, 13 Februari 2017 | 12:22
Menpar Tetapkan Bono Sebagai Destinasi Kelas Dunia
Jumat, 03 Februari 2017 | 11:23
Gubri: Riau Harus Bebas Asap
Senin, 23 Januari 2017 | 17:41
Peran Media Sukseskan Riau Menyapa Dunia
Kamis, 22 Desember 2016 | 11:59
Program 'Jemput Bola' Permudah Masyarakat Rohil
Minggu, 20 November 2016 | 14:43
BERIKAN KOMENTAR
Top